PT Timah Tbk Komitmen Jalankan Bisnis Sesuai HAM

PT Timah Tbk Komitmen Jalankan Bisnis Sesuai HAM

Direktur Operasional PT Timah Tbk, Dirjen HAM Kemenkumham, Pj Gubernur Babel, Dirut PT Timah Tbk dan Staf Ahli Kapolri Bidang HAM usai penandatanganan kebijakan bisnis dan HAM PT Timah Tbk.--

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - PT Timah Tbk berkomitmen menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalankan bisnisnya. Komitmen itu diimplementasikan dalam kebijakan Business & Humas Rights Policy PT Timah Tbk yang dilaunching di Kantor PT Timah Tbk, Pangkalpinang, Selasa (27/9).

Komitmen ini ditandatangani Dirut PT Timah Tbk, Achmad Ardianto disaksikan Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, Dirjen HAM, Mualimin Abdi dan Staf Ahli Kapolri bidang HAM, Nur Cholis.

BACA JUGA:Koperasi Produsen Samudera Bakit Budidayakan Udang Vaname dari Bantuan CSR PT Timah Tbk

Dirut PT Timah Tbk menegaskan pentingnya HAM yang diamanatkan konstitusi negara. Sementara keberadaan BUMN adalah kepanjangan tangan pemerintah.

"Status kami adalah BUMN, namun lebih jauh dari itu, kami insan BUMN juga bagian dari masyarakat itu sendiri," ujarnya.

BACA JUGA:Usaha Teguh Jati Risna Bisa Tambah Berbagai Produk Setelah Jadi Mitra Binaan PT Timah Tbk

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Timah melihat HAM merupakan elemen dasar yang tidak bisa dipisahkan. "Dan terlebih penting lagi, kami menjalankan bisnis dibidang yang berbasis sumber daya, dimana keunggulannya dari segi komparatif daerah Babel ini," jelasnya.

Karenanya dalam menjalankan misi yang diberikan pemerintah kepada PT Timah, manajemen perlu mempertimbangkan segala aspek terkait keberadaan logam timah di suatu wilayah.

BACA JUGA:PT Bukit Asam Ingin Replikasi Program Reklamasi PT Timah Tbk

"Hal ini merupakan bagian dalam menjalankan visi kami menjadi perusahaan global yang memiliki komitmen kuat pada lingkungan dalam arti luas, manusia, sosial dan lainnya," ujarnya.

Ditegaskannya, keberadaan penduduk lokal, lingkungan dimana timah berada, menjadi fokus perhatian PT Timah Tbk. Karena sesuai UU, BUMN merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau daerah yang belum tersentuh.

BACA JUGA:Realisasi Reklamasi Darat PT Timah Tbk hingga Agustus 2022 Capai 69 Persen

Dengan sejarah panjang PT Timah dan visinya ke depan, maka pendekatan penghormatan, pemulihan, penegakan HAM merupakan hal yang sangat penting.

"Kami yakin usaha kami yang kecil ini, dengan menetapkan kebijakan bisnis dan HAM akan menjadi dasar bagi kami secara berani untuk tampil mewujudkan apa yang pemerintah ingin kami wujudkan dalam konstitusi negara kita. Dak kami juga ingin menampilkan BUMN dalam bentuk terbaiknya," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: