PENTINGNYA UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Ketentuan seperti ini penting untuk menghadapi fenomena klasik: penghasilan resmi kecil, tetapi kekayaan luar biasa besar.

Namun koalisi masyarakat sipil menilai norma mengenai illicit enrichment tersebut diduga tidak lagi muncul dalam draf DPR tertanggal 10 Juli 2026. Mereka menganggap penghilangan norma itu sebagai potensi kemunduran karena dapat mempersempit kemampuan negara mengejar kekayaan tidak wajar, khususnya dalam perkara pejabat publik.

Rekomendasi: Norma tersebut perlu dipertahankan, tetapi harus dirumuskan dengan sangat presisi.

Kekayaan yang tidak seimbang tidak boleh otomatis dianggap hasil kejahatan.

Harus ada indikator yang jelas, standar pembuktian yang terukur, hubungan dengan dugaan tindak pidana, serta kesempatan bagi pemilik untuk memberikan penjelasan dan bukti yang sah.

2. Pasal 3 huruf b dan Pasal 6: mekanisme NCB jangan dibuat kabur

Konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB) merupakan salah satu inti perdebatan.

Tujuannya logis: bagaimana negara dapat merampas aset ketika pelaku meninggal, melarikan diri, mengalami kondisi tertentu, atau proses pidananya tidak dapat dijalankan?

Tetapi mekanisme ini sangat sensitif karena aset dapat berhadapan dengan proses hukum tanpa terlebih dahulu ada putusan pidana terhadap pelaku.

Koalisi masyarakat sipil menilai draf DPR berpotensi mempersempit NCB karena Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 lebih mengaitkannya dengan kondisi tertentu dari pelaku—antara lain meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau perkara tidak dapat disidangkan. Akibatnya, masih muncul pertanyaan mengenai aset yang pemiliknya tidak diketahui atau aset yang gagal dieksekusi.

Sementara akademisi dalam pembahasan di DPR juga menilai Pasal 5 dan Pasal 6 membutuhkan standar pembuktian yang jelas agar tidak membuka ruang perampasan sepihak.

Rekomendasi: NCB harus dibolehkan untuk keadaan yang benar-benar objektif, tetapi harus melalui putusan pengadilan.

Bukan penyidik yang menjadi hakim.

Bukan penuntut yang menjadi hakim.

Dan bukan pejabat eksekutif yang menjadi hakim.

Sumber: