IMM Babel Nilai Pertamina Tak Becus, Seenaknya, dan Tidak Transparan dalam Distribusi BBM di Bangka Belitung

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali terjadi di Pangkalpinang dan sejumlah wilayah di Pulau Bangka. Antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU sejak beberapa hari terakhir, sementara masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bangka Belitung melontarkan kritik keras kepada Pertamina dan menilai perusahaan pelat merah tersebut bekerja secara tidak profesional, tidak transparan, dan terkesan seenaknya dalam mengelola distribusi energi di daerah.

Sekretaris Umum DPD IMM Bangka Belitung, Handika Yuda Saputra, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa pola kelangkaan BBM di Babel telah berulang bertahun-tahun dan Pertamina tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Menurutnya, pelayanan Pertamina semakin buruk, suplai BBM lambat, dan informasi distribusi yang diterima masyarakat sangat minim.

“Pertamina tidak becus mengelola suplai BBM di Babel. Pelayanan buruk, suplai lambat, dan yang paling parah adalah tidak transparan. Publik tidak diberi data jelas tentang berapa pasokan yang masuk, berapa yang disalurkan ke SPBU, dan kenapa distribusinya selalu bermasalah," ujar Handika, Selasa (18/11).

DPD IMM Babel menilai bahwa keterlambatan suplai yang kerap terjadi tidak bisa terus-menerus dianggap sebagai masalah teknis biasa. Handika menegaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan adanya persoalan struktural dalam manajemen distribusi Pertamina di Babel. Mulai dari keterlambatan kapal tanker, ketidakpastian jadwal suplai ke SPBU, hingga Pelayanan SPBU yang tutup saat bahan bakar masih ada.

“Ada hal yang tidak normal dalam pola kelangkaan ini. Ketika antrean panjang di SPBU terjadi serentak, sementara tidak ada penjelasan detail dari Pertamina, wajar jika publik mempertanyakan integritas sistem distribusi mereka," tambahnya.

BACA JUGA:Ombudsman Babel Minta PLN Usut Tuntas Insiden Gardu Dimatikan Saat Antrian BBM di SPBU Paritpadang

BACA JUGA:Curiga Ada Sabotase, IMM Babel Desak Pemerintah Usut Kelangkaan BBM

Di berbagai wilayah, SPBU terpantau kehabisan stok lebih cepat dari biasanya. Sejumlah pengendara mengaku telah mengantre berjam-jam tanpa mendapatkan BBM. Para nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar, sehingga aktivitas melaut terganggu. Para pengemudi ojek dan angkutan umum menyatakan kehilangan banyak waktu produktif karena harus menghabiskan setengah hari di antrean SPBU.

Situasi ini menurut IMM Babel menunjukkan bahwa layanan Pertamina terhadap masyarakat semakin memburuk. Selain stok yang sering habis, koordinasi di tingkat SPBU dinilai tidak berjalan efektif. Banyak SPBU tidak memberikan informasi kepada masyarakat ketika terjadi keterbatasan suplai, sehingga antrean tetap berjalan meski tangki sudah kosong.

“Ini menunjukkan buruknya layanan publik. Pertamina seperti bekerja sesuka hati, tidak ada standar pelayanan yang jelas. Rakyat dibiarkan antre tanpa kepastian, dan SPBU juga tidak memiliki alur komunikasi yang baik terhadap masyarakat," ujar Handika.

DPD IMM Babel juga menyoroti minimnya pengawasan distribusi di tingkat SPBU. Sejumlah dugaan penyimpangan kembali muncul, seperti adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran, lonjakan aktivitas pembelian di malam hari, serta pergerakan BBM eceran yang naik selama masa kelangkaan. Menurut IMM, kondisi seperti ini dapat terjadi karena lemahnya kontrol Pertamina terhadap distribusi lapangan.

“Pertamina harus membuka data dan diaudit. Jika suplai benar-benar dikirim sesuai kuota, seharusnya tidak terjadi kelangkaan masif seperti ini. Ketika data tidak dibuka dan kondisi di lapangan tidak stabil, maka yang muncul adalah kecurigaan”, tegas Handika.

DPD IMM Babel meminta pemerintah pusat turun tangan langsung untuk mengevaluasi manajemen distribusi BBM di Babel. Mereka mendesak agar audit independen dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi mulai dari terminal BBM, jalur kapal tanker, hingga SPBU.

Selain itu IMM menilai bahwa sikap Pertamina yang cenderung defensif dan enggan membuka data ke publik adalah bentuk ketidakprofesionalan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Ketika kelangkaan terjadi, pernyataan Pertamina dinilai hanya normatif dan tidak menjawab inti permasalahan.

Sumber: