Terkait Kabupaten Bangka yang diminta untuk membantu menyediakan venue beberapa cabor, seperti renang dan senam diminta untuk bersiap.
Tak hanya itu, Komisi I DPRD Bangka meminta KONI Bangka transparans soal program dan kebutuhan cabor.
BACA JUGA:4 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka 2025-2029
"Komisi I membuka ruang diskusi yang transparan, meminta setiap cabor—bukan hanya KONI sebagai induk organisasi—untuk menyampaikan program kerja, target, pemetaan atlet dan pelatih, serta persoalan di lapangan, terutama terkait sarana dan prasarana.
Hal ini penting karena KONI berperan sebagai induk, sementara cabor adalah pemegang atlet dan pelatih," , terangnya.
Anggota DPRD Bangka dari PPP dapil Sungailiat ini juga menekankan bahwa olahraga prestasi bukanlah hal yang instan, melainkan membutuhkan proses berjenjang dan waktu yang lama.
Lalu, mengingat Kabupaten Bangka pernah meraih gelar juara umum Porprov pada tahun 2018, KONI dan cabor harus menyadari adanya fluktuasi prestasi dan memerlukan program jangka panjang untuk menghadapi Porprov.
"Kontingen tidak hanya datang dengan jumlah besar, tetapi harus realistis dan memiliki target perolehan medali minimal perunggu dari setiap cabor.
Ini kita menghindari kesan "sekadar menghabiskan beras, kek ngabis beras," tegasnya.
BACA JUGA:Tuntas Digelar, Malang Century Journey 2025 Sukses Jadi Ajang Sport Tourism di Kota Apel
Politisi yang sempat menjabat Ketua KONI pada 2018 lalu ini menyatakan Komisi I sebagai wakil dari kepentingan masyarakat, termasuk di bidang olahraga, membuka pintu bagi KONI maupun cabor untuk menyampaikan segala aspirasi dan persoalan seperti sarana, prasarana, atau lainnya.
Ruang diskusi dengan pihak eksekutif pun terbuka luas untuk memperjuangkan aspirasi ini.
Namun tentunya pihak KONI Bangka yang paling utama harus fokus soal manajemen anggaran yang efisien dan penentuan skala prioritas cabang olahraga.
Realitas fiskal juga mengharuskan KONI dan cabor untuk tidak pesimis dan berfokus menggunakan dana yang ada berdasarkan skala prioritas.