Melalui praktik ini, kita ingin mendorong budaya kebijakan publik yang lebih rasional, partisipatif, dan akuntabel,” jelas Aisyah.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Dua Raperda Kabupaten Bangka
Dalam sesi utama, para pemateri yang terdiri dari Rachel Holloway (British Embassy), Aisyah Lailiyah, dan Rival (Local Expert) memaparkan mekanisme pelaksanaan RIA yang meliputi enam tahapan utama: identifikasi masalah, penetapan tujuan, pengembangan alternatif kebijakan, analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis), konsultasi publik, dan penyusunan dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).
Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ikuti OPLET Series 2.0: Perkuat Implementasi Penilaian Kompetensi ASN
Sebagai bagian dari praktik pembelajaran, peserta pelatihan diajak untuk menganalisis kasus pencemaran sungai di Desa Gempol Sari, Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode problem tree analysis.
Kasus ini menggambarkan interaksi antara faktor penyebab seperti pembuangan limbah industri, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Melalui analisis mendalam ini, peserta dilatih untuk mengidentifikasi akar masalah, memetakan hubungan sebab-akibat, dan merumuskan opsi kebijakan yang tepat guna.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Dua Raperda Kabupaten Bangka
Kegiatan pelatihan juga menyoroti pentingnya Good Regulatory Practices (GRP) sebagai prinsip utama dalam reformasi regulasi.
GRP menekankan kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi antar-regulasi, transparansi proses pembentukan, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan.
Prinsip ini menjadi pedoman bagi Indonesia untuk mengadaptasi praktik internasional dalam konteks nasional, guna memastikan setiap kebijakan yang dibentuk sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Dua Raperda Kabupaten Bangka
Dari sisi manfaat strategis, penerapan RIA di Indonesia dinilai sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Dengan RIA, proses pembentukan regulasi tidak hanya menekankan kecepatan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan dampak.
Regulasi yang lahir dari analisis mendalam akan lebih mudah diterapkan, diterima oleh masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.