Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam keterangannya menyampaikan bahwa proses harmonisasi bukan hanya tahapan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik.
BACA JUGA:Kendalikan Inflasi dan Harga Pangan, Debby ; Sinergi Antar Daerah Adalah Kuncinya
“Setiap produk hukum daerah harus lahir dari proses yang terukur, partisipatif, dan akuntabel.
Kemenkum Babel berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas, terutama yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Johan.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Penipuan Wagub Hellyana Kini Ditangan JPU, Buka Peluang Damai
Ia menambahkan bahwa pengharmonisasian ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat lokal.
“Kita ingin setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses harmonisasi dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Penipuan Wagub Hellyana Kini Ditangan JPU, Buka Peluang Damai
Hadir dari Kanwil Kemenkum Babel antara lain: Ketua Tim Kerja Muhammad Iqbal, JFT Perancang Ahli Madya, JFT Perancang Ahli Muda, JFT Perancang Ahli Pertama, CPNS Perancang Ahli Pertama, serta mahasiswi magang dari Universitas Bangka Belitung.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Pembukaan Orientasi PPPK TA 2025
Dari Pemerintah Kota Pangkalpinang hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Akhmad Subekti, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta perwakilan dari Bapperida.