BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Berikan Layanan Konsultasi Hukum kepada Masyarakat Terkait Sengketa Tanah
Kegiatan ditutup oleh moderator Putu Aras Samsithawrati dari Universitas Udayana dengan kesimpulan bahwa hasil diskusi akan menjadi masukan berharga bagi BSK Hukum dalam menyempurnakan kebijakan terkait penerapan tarif layanan KI yang adil, inklusif, dan berorientasi pelayanan publik.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel dan KemenHAM Babel Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarkanwil dan unit pusat dalam memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel dan KemenHAM Babel Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025
“Diskusi strategis seperti ini menjadi wadah untuk memastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Kemenkum harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung inovasi dan perlindungan hukum yang adil,” ujarnya.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Berikan Layanan Konsultasi Hukum kepada Masyarakat Terkait Sengketa Tanah
Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menunjukkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung penyusunan dan penyempurnaan kebijakan hukum nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.