BABELPOS.ID, BANGKA SELATAN – Dalam upaya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Bangka, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (UIW Babel) melalui Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Bangka melakukan pembersihan pohon berisiko tinggi yang berada di bawah jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Koba–Toboali, tepatnya di wilayah Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.
BACA JUGA:Suami Istri di Mentok Jadi bandar Sabu, Transaksi di Gang Kecil
Pohon besar tersebut telah lama dikenal masyarakat sebagai pohon dengan mitos “keramat”.
Meski demikian, kondisi pohon yang sudah kritis dan posisinya yang sangat dekat dengan jaringan transmisi menjadikannya potensi gangguan serius terhadap kontinuitas suplai listrik di wilayah Bangka Selatan.
Manajer PLN ULTG Bangka, Ebtian, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil ground patrol yang menunjukkan bahwa pohon tersebut masuk dalam kategori critical risk terhadap jaringan 150 kV.
BACA JUGA:18 Dosen Institut Pahlawan 12 Raih Dana Kompetisi Hibah Riset dari Kemdiktisaintek
“Karena adanya nilai-nilai budaya dan mitos masyarakat terhadap pohon ini, kami memilih pendekatan persuasif dan kolaboratif.
Penghormatan terhadap kearifan lokal menjadi prinsip utama kami.
Ketika komunikasi terbuka dijadikan landasan, pekerjaan sebesar apapun bisa berjalan tanpa konflik,” ujar Ebtian, Selasa (27/5/2025).
BACA JUGA:Terungkap, Begini Modus Oknum Ustadz Predator Anak Cabuli Santrinya di Basel
Sebelum pelaksanaan, PLN telah melakukan koordinasi intensif dan mengantongi izin dari pemerintah desa serta melibatkan pemilik lahan.
Salah satu syarat yang diajukan oleh pihak desa adalah pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses, sebagai bentuk transparansi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal.
BACA JUGA:Karyawan BUMN Ternama Terlibat Pencurian Sekolah di Mentok
Kepala Desa Nangka, Bayu menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan humanis yang dilakukan PLN.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan kelancaran layanan publik tetap menjadi prioritas, namun harus dilakukan dengan tetap menjaga harmoni sosial.