BACA JUGA:Bagi THR dengan QRIS, Solusi Lebih Mudah dan Cepat!
Salah satu dimensi penting yang juga perlu diperhatikan dalam desentralisasi pendidikan adalah penguatan identitas lokal dan nilai-nilai kebangsaan secara simultan. Pendidikan yang terdesentralisasi membuka ruang bagi integrasi muatan lokal ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Hal ini memungkinkan peserta didik mengenal dan mencintai budaya, sejarah, dan kearifan lokalnya, yang pada gilirannya memperkuat rasa identitas dan kepercayaan diri. Namun demikian, kurikulum lokal ini harus tetap diletakkan dalam kerangka kebangsaan yang utuh dan tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bertugas menjaga kohesi ideologis dan integrasi nilai kebangsaan melalui penguatan standar kompetensi inti, pengembangan kurikulum nasional, dan penyusunan indikator mutu pendidikan yang seragam.
Dari perspektif jangka panjang, keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Pemerintah pusat harus bertransformasi dari pengendali tunggal menjadi fasilitator dan pemberdaya daerah, sementara pemerintah daerah harus berani mengambil peran sebagai inovator kebijakan pendidikan yang kontekstual. Di sisi lain, masyarakat sipil dan dunia usaha perlu didorong untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem pendidikan melalui kolaborasi multisektor, tanggung jawab sosial, serta inisiatif komunitas.
Akhirnya, desentralisasi pendidikan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika globalisasi, revolusi digital, dan tantangan perubahan iklim, sistem pendidikan dituntut untuk lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, desentralisasi harus diposisikan sebagai strategi untuk mempercepat transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih humanistik, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas lokal bukanlah semata persoalan teknis, melainkan proses politik dan sosial yang menuntut komitmen, kepercayaan, dan investasi jangka panjang dari seluruh elemen bangsa.
Dengan demikian, meskipun desentralisasi pendidikan menyimpan berbagai risiko dan kompleksitas, kebijakan ini tetap relevan sebagai strategi reformasi struktural dalam membenahi tata kelola pendidikan nasional. Tugas utama kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa desentralisasi tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi sungguh-sungguh terwujud dalam praktik pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan bermutu di seluruh pelosok negeri. Dalam hal ini, desentralisasi pendidikan adalah cermin dari kematangan demokrasi dan kedewasaan bangsa dalam mengelola sumber daya manusianya untuk masa depan yang lebih baik.
BACA JUGA:Dua Pilar Utama Dalam Meningkatkan Prestasi di SD Negeri 6 Pangkalpinang