BABELPOS. ID, TOBOALI - Puluhan honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) mendatangi ruangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan aspirasi terkait kisruh Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemkab Basel.
Para honorer ini menduga banyak formasi yang dibuka pada tahap pertama ini tidak sesua dengan basic para pegawai honorer atau pembukaan formasi bukan yang dibutuhkan.
Wakil ketua DPRD Basel Rusi Sartono yang menerima terkait penyampaian aspirasi ini menyebutkan, pihaknya menyambut dengan tangan terbuka terkait kedatangan kawan - kawan pegawai honorer yang menyampaikan aspirasi terkait penerimaan PPPK tahap pertama kemarin.
"Mereka menyampaikan terkait penerimaan PPPK tahap pertama yang tidak tepat sasaran," sebutnya.
BACA JUGA:Bupati Algafry Tegaskan Tidak Ada Honorer yang Diberhentikan
BACA JUGA:Tidak Ada PHK Honorer di Pemkab Basel, Sekda : Kita Perjuangkan
Pada penyampaian aspirasi tersebut para honorer ini menyampaikan beberapa poin yakni,
1. Kami para honorer Pemkab Basel yang mengikuti seleksi tahap 1 dan dinyatakan tidak lulus serta tidak mendapatkan formasi meminta untuk R2/R3 harus diangkat menjadi tenaga penuh waktu.
2. Khusus R2/R3 yang sudah mengikuti seleksi ditahap 1 yang tidak lulus diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
3. Amanat pasal 66 undang - undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara mengupayakan penyelesaian penataan pegawai non aparatur sipil negara harap dapat diselesaikan segera mungkin termasuk tahap 1 yang tidak lulu menjadi penuh waktu.
4. Kami para honorer Bangka Selatan yang terdata di data base BKN harus diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan kami menolak adanya PPPK paruh waktu.
"Poin poin tersebut merupakan permintaan atau aspirasi yang disampaikan oleh pihaknya, dan ini nantinya akan kami perjuangkan inshaa Allah di Kemenpan RB pada Jum'at (17/01)," ucap Rusi.
BACA JUGA:Nasib Honorer Gagal PPPK Jadi Prioritas Perjuangan DPRD Babel
BACA JUGA:Pemprov Kep. Babel Upayakan Kejelasan Status Honorer
Bukan itu saja, pihaknya juga mendapatkan data khususnya honorer di Satpol PP yang sudah masuk di data BKN. Jumlah honorer Satpol PP keseluruhan 219 pegawai, resign 4 orang dan sekarang menjadi 215 orang.