BABELPOS.ID, Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih berada pada angka 18,5 persen pada 2022.
Angka tersebut menempatkan provinsi kepulauan ini diperingkat ke-8 terendah prevalensi balita stunting di Tanah Air. Bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tercatat sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi nasional sebesar 35,3 persen.
BACA JUGA: Tak Senang Nada Korban Bertanya, Pelaku Tusuk Pakai Pisau Warung
Meskipun dalam kategori rendah, namun angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Babel terus mengembangkan strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi dan tentunya melalui pendekatan lintas sektor sebagai solusi sebuah langkah konkrit.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andri Nurtito dalam rilisnya mengatakan dengan hadirnya program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung) yang diinisiasi Penjabat (PJ) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dimana salah satu fokusnya yakni menyasar masalah stunting. Ia optimis penanganan masalah gizi utamanya masalah stunting menjadi lebih efektif.
BACA JUGA:Berebut Order Batu Gunung, Nyawa Melayang Ditembak Teman
"Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di satu kabupaten, tetapi juga di tujuh kabupaten/kota se-Babel. Bapak Pj Gubernur menyampaikan arahan langsung kepada semua yang terlibat. Tidak hanya kepada petugas kesehatan, melainkan juga kepada keluarga hingga kader dan aparat di lingkungan tersebut," ujar Andri.
Dengan langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga, maka menurutnya bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.
BACA JUGA:Angin Puting Beliung Terjang 6 Rumah Warga Sempan, Honda Babel Turunkan Bantuan
Dari hasil terjun langsung ke desa dan kelurahan tersebut itu juga, ditemukan anggaran pada setiap desa untuk penanganan stunting bervariasi penggunaan dan besarannya, berikut juga dengan insentif untuk para kader PKK, Dasawisma, bahkan Posyandu. Namun hal itu belum optimal karena belum menyentuh ke masyarakat langsung, ditambah yang masih menjadi masalah lain ada di tingkat kelurahan yang tidak memiliki anggaran dalam penanganan stunting.
Untuk itu, Pemprov Babel merubah strategi, salah satunya dengan langsung mengucurkan dana ke desa/kelurahan berupa pemberian makanan tambahan dan dana insentif untuk kader. Sehingga bisa lebih tepat sasaran, dan intervensi langsung terhadap permasalahan stunting.
BACA JUGA:Hasil Liga Champions: PSG Dibantai Newcastle, City Terlalu Tangguh
Dari segi pendataan, sejak diluncurkannya aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dapat memantau perkembangan gizi anak, hal itu memudahkan Dinas Kesehatan memiliki data yang akurat sampai tingkat desa/kelurahan.
“Ini penting, jadi kami bisa melakukan deteksi dini dan penanganan intervensi by name by address balita yang mempunyai masalah gizi termasuk stunting,” jelasnya.
Nantinya, jika ditemukan anak bermasalah gizi di Posyandu selanjutnya akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata kelola lebih lanjut berupa intervensi gizi dan terapi lebih lanjut oleh dokter dan ahli gizi. Jika diperlukan, Puskemas akan merujuk anak tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.