Mari kita jujur. Rakyat daerah ini masih tetap bisa bertahan ketika daerah lain terpuruk, jika pertambangan diizinkan --terlepas dari persoalan legalitas--. Pertambangan timah masih begitu kuat menyangga ekonomi rakyat kedua pulau ini, diakui atau tidak. Masih banyak rakyat menempatkan pertambangan timah itu sebagai mata pencaharian utama.
Memang tak sedikit pula yang menempatkan menambang timah ini sebagai 'gawean' sampingan untuk menambah-nambah kebutuhan keluarga. Meski di sisi lain ada juga yang sudah menempatkan sebagai mata pencaharian 'pelarian'. Dalam arti, ketika komoditas lain misalnya lada, sawit, atau karet tengah tak menguntungkan, maka pelariannya adalah menambang timah. Tentu dengan skala dan kemampuan yang dimiliki.
Dengan kondisi ini berarti, silahkan sikat habis tambang rakyat yang ilegal, pengusaha yang berbuat ilegal, tapi solusi yang legal sudah diberikan dulu. Bukan sebaliknya, sikat dulu baru 'merencanakan' yang legal.
Sekali lagi, mafia dan bandit akan tumbuh dan hidup subur jika solusi menambang secara legal dan berusaha secara legal masih terasa sulit.
Tapi, ketika menambang dan berusaha secara legal sudah ada jalan, maka semua pasti sepakat, tak perlu diajak, rakyat akan ikut serta menyikat habis yang ilegal.
Maklum, ini tanah tumpah darah mereka.
Sebaliknya jika hanya sikat, sikat, tanpa solusi langsung, maka manusia akan rela hidup menempuh jalan tikus, ketika jalan yang 'lempang baru janji-janji'.
Dan ini, --karena menyangkut urusan perut-- sehingga sangat tidak bisa disikat dulu, solusinya nanti. Tapi justru akan lancar bahkan akan didukung rakyat langsung jika solusi menambang dan berusaha secara legal sudah diberikan.
Semoga tak cuma 'menang heboh'-nya saja.*