Gubernur Hidayat Arsani Gandeng BKN Perkuat Sistem Kepegawaian dan Profesionalitas ASN

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menerima audiensi Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Heni Sri Wahyuni, di Ruang Kerja Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (14/8/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang manajemen aparatur sipil negara (ASN) demi terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas.

BACA JUGA:Ibu-ibu di Pangkalpinang Disiram Air Keras oleh 2 Pria Misterius

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa BKN merupakan mitra strategis yang berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Babel.

“Kehadiran BKN sangat penting.

Saya ingin memastikan penempatan pejabat benar-benar berdasarkan kompetensi, sehingga pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.

BACA JUGA:Ibu-ibu di Pangkalpinang Disiram Air Keras oleh 2 Pria Misterius

Gubernur menekankan bahwa penempatan ASN yang tepat akan memperkuat koordinasi antarinstansi, memperlancar pelaksanaan program pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan, di Babel setiap pejabat yang dilantik wajib menandatangani surat pernyataan kompetensi di atas materai sebagai bentuk komitmen profesionalisme.

“Jika ternyata tidak berkompeten, jabatannya akan dikembalikan,” tegasnya.

Gubernur optimistis, melalui sinergi dengan BKN, Babel dapat membangun sistem manajemen talenta yang kuat, penilaian kinerja yang objektif, dan pembinaan ASN berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintahan yang bersih, melayani, dan berintegritas.

BACA JUGA:Program Kerja: Sosialisasi Keamanan Siber & Anti-Hoax

Sementara itu, Kepala Kanreg VII BKN Heni Sri Wahyuni yang baru sebulan menjabat menyampaikan maksud audiensinya, yaitu bersilaturahmi sekaligus membahas agenda bersama.

Salah satunya, penandatanganan deklarasi komitmen bersama meritokrasi pada awal September di Palembang yang akan dihadiri empat gubernur dan sejumlah kepala daerah.

Sumber: