Kasus Ventilator, IMM Babel Desak Reformasi SDM RSUP Babel, Sampaikan 4 Tuntutan ke Gubernur Hidayat

BACA JUGA:DPD RI Pertanyakan Uang 35 Miliar Pesangon Eks Karyawan Timah

IMM juga mengingatkan bahwa kasus ini merupakan temuan BPK dan terkait kerugian signifikan negara. Bila manajemen Rumah Sakit masih tidak optimal, bisa mengancam akreditasi dan klaim BPJS tipe B masyarakat Babel. 

IMM Babel juga menekankan bahwa perombakan manajemen yang dilakukan sebelumnya seharusnya menjadi momentum reformasi struktural. 

“Penangkapan tiga orang adalah tanda positif, tapi apakah hanya kaki tangan yang ditangkap? Bagaimana dengan otak dan pemodalnya?” ujar Sarkawi. 

IMM juga mendorong polisi mengusut tuntas jaringan di balik pencurian tersebut, termasuk siapa yang menerima atau memperjualbelikan ventilator ilegal.

BACA JUGA:Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Afen Bos Sawit di Palembang Dilanjutkan Periksa Saksi

BACA JUGA:Kajati dan Wakajati Babel Diganti, Ini Penggantinya

IMM juga menyerukan agar mahasiswa, profesional kesehatan, dan masyarakat umum ikut aktif mengawal proses penyidikan dan perbaikan sistem. 

“Ini bukan hanya soal ventilator, ini soal kepercayaan publik dan hak rakyat atas layanan kesehatan yang layak," sambung Sarkawi.

IMM Babel menegaskan, penangkapan tiga pelaku pencurian adalah langkah awal yang diperlukan dan diapresiasi, tetapi tidak cukup. Diperlukan tindakan lanjutan dari Gubernur dan Pemerintah Provinsi untuk membuktikan bahwa komitmen terhadap integritas dan pelayanan publik bukan retorika belaka.

Tidak hanya berhenti pada kasus ventilator, DPD IMM juga menyampaikan bahwa kejadian ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih dalam praktik tata kelola sektor kesehatan di Bangka Belitung secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan masyarakat menunjukkan masih banyaknya keluhan terkait pelayanan kesehatan yang tidak memadai, mahalnya biaya layanan medis, hingga kurangnya ketersediaan obat dan alat kesehatan di sejumlah rumah sakit daerah. 

"Kami menilai sudah saatnya pemerintah daerah melakukan audit layanan kesehatan secara komprehensif sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik," pungkasnya.

BACA JUGA:Sebelum Jadi Tersangka, Dokter Jantung RSUP Sempat Ngajak Damai

BACA JUGA:Dokter Jantungnya Jadi Tersangka ITE Karena Persaingan Bisnis, Manajemen RSUP Buka Suara

Sumber: