Ketua DPRD Babel Ajak Keluarga 35 PMI Babel di Myamar Hadir di Rakor Bersama Kemenko Polkam Besok

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya sempat mendampingi Ketua Wakil Ketua Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mohammad Kurniadi Koba di acara pembukaan Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Asal Bangka Belitung di Sektor Judi Online dan Online Scam di Luar Negeri, Rabu (09/07/2025) di Ballroom Swissbell Hotel Pangkalpinang.

BACA JUGA:Gubernur Hidayat: Pekerja Migran Asal Babel Harus Dilindungi

Kepada wartawan, Didit mengaku sempat sedih beberapa waktu lalu, karena dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang hampir 2 juta jiwa ini, tetapi nyatanya ada Pekerja Imigran Indonesia Bermasalah (PMI-B) asal Babel yang ikut menjadi korban korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.

Apalagi pada saat itu sedang dalam bulan Ramadan 1446 H atau sekitar bulan Maret menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Banyak pihak keluarga yang meminta agar keluarganya yang menjadi korban segera dapat dipulangkan.

BACA JUGA:Gubernur Hidayat: Pekerja Migran Asal Babel Harus Dilindungi

"Jadi pada saat itu daerah juga tidak ada anggaran untuk pemulangan mereka, sehingga saya terpaksa meminjam uang partai saya waktu itu sebesar 95 juta rupiah, tapi sekarang sudah dikembalikan," ujar Didit buka-bukaan.

Dari upaya keras bersama lintas kementerian dan lembaga,  Didit juga mengaku bersyukur karena sebanyak 75 WNI asal Babel yang sempat bekerja sebagai admint online scam tersebut, akhirnya berhasil di pulangkan ke Bangka Belitung. 

BACA JUGA:Riza Herdavid Kembali Dipercaya Menjadi Wasekjen Apkasi 2025 - 2030

Namun masih ada 35 orang lagi yang saat ini sedang diperjuangkan untuk dipulangkan ke Indonesia.Untuk data pun sudah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan Menko Polkam, dan diharapkan ini akan dapat lebih cepat mendapatkan penanganan dan selanjutnya dapat dipulangkan ke Babel.

"Karena warga kita ini memang sudah sangat ingin pulang.

Oleh karena itu data-datanya  sudah disampaikan kepada Polhukam, Kemenlu dan P2MI termasuk paspor, semua sudah dimasukan dalam forum group agar lebih berkomunikasi," sebutnya.

BACA JUGA:Tak Ingin Lagi Warga Jadi Korban TPPO di Luar Negeri, Pemkot Pangkalpinang Siap Berkoordinasi dan Edukasi

Oleh karena itu, Didit menekankan bahwa dari kejadian yang ada, ke depan pemerintah daerah juga harus lebih serius dalam penanganan ini.

Sumber: