106 Miliar Royalti Timah Segera Cair, Tapi Dipakai Untuk TPP ASN Pemprov

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) akibat defisit APBD 2025 tidak jadi dilakukan. Sebab, Pemprov mendapat tambahan pendapatan dari royalti timah yang naik progresif sesuai Peraturan Pemerintah yang baru. 

Hal ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama TPAD Pemprov Babel terkait efisiensi anggaran dan pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di DPRD Babel, Senin (05/05/2025).

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya yang memimpin rapat menjelaskan bahwa, dalam rapat Banggar DPRD meminta kepada Pemprov Babel sebagai pihak eksekutif untuk segera melakukan pengusulan pemangkasan anggaran Rp.273 miliar terhadap APBD yang telah disahkan, akibat pendapatan daerah yang tidak terakomodir.

“Tapi Alhamdulilah kita sudah punya solusi, sebab dari 273 miliar tersebut, maka sebesar 73 miliarnya akan diambil dari hasil pembahasan komisi-komisi di DPRD Babel dengan mitra dan sudah masuk dalam sistem Kementerian Dalam Negeri,” sebut Didit.

Sehingga kebutuhan sisa sebesar Rp.200 miliar akan diambil Rp106 miliar dari hasil royalti timah yang mengalami kenaikan dan 100 miliar dari pemutihan pajak kendaraan.

"Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Operasi PT.Timah bahwa Insyaa Allah negara akan mendapatkan 590 miliar (royalti timah) dan Babel mendapatkan 18 persen atau sebesar 106 miliar," papar Didit. 

"Sebesar 100 miliarnya itu sudah disepakati dari proses pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak penggunaan air bawah tanah, pajak-pajak wajib pungut yang ada di pajak pembelian bahan bakar ninyak kendaraan bermotor," tambahnya. 

BACA JUGA:Pemprov Defisit Rp70 Miliar, TPAD Siapkan Solusi Potong Anggaran Perjalanan Dinas dan TPP

BACA JUGA:Breaking News! Kepala Dinas PUPRPRKP Babel Jantani Ali Jadi PJ Bupati Bangka

Dengan demikian masih ada sisa anggaran sebesar Rp.41 miliar dari biaya penghematan Pilkada, yakni KPU Rp.37 miliar dan Bawaslu Rp.4,5 miliar. 

"Sedangkan 6 miliarnya lagi akan dialokasikan untuk membantu pelaksanaan pilkada ulang yakni Kabupaten Bangka 3,5 miliar dan Kota Pangkalpinang 2,5 miliar. Kabupaten Bangka menerima lebih besar dikarenakan Kabupaten Bangka secara geografis wilayahnya lebih besar," jelasnya.

Selanjutnya Komisi II DPRD akan mempertanyakan kapan uang 106 miliar dari royalti timah tersebut akan cair atau disalurkan ke Babel. Namun Didit berharap bisa dicairkan bulan ini juga.

Sesuai hasil Banggar ini Didit memastikan bahwa TPP ASN tidak akan ada dipotong, namun terjadi penundaan bayar. Dan hal ini akan semakin kondusif, dengan catatan jika target terpenuhi.

“Sehingga kami harapkan bekerja keraslah untuk para teman-teman ASN yang ada di Bakeuda agar TPP tidak terpotong, dan kami optimis bahwa ini clear sudah, apalagi kalau semua target ini terpenuhi semua maka kita bisa surplus, siapa bilang Babel bangkrut, itu bohong, sebab Babel tidak bangkrut selagi semua kita mau kerja keras,” tegas Didit.

Sumber: