Hakim PN Pangkalpinag Menangkan Praperadilan Bos PT GFI, Perkara Tipikor Mafia Tanah Berhenti Tengah Jalan

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akhirnya harus tutup buku di tengah jalan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pemanfaatan tanah negara tanpa hak di sejumlah wilayah di Belitung, mulai dari kawasan Mentigi, Padang Kandis dan Tanjung Kelumpang tahun 2009-2023.

Pasalnya pihak tersangka Franky yang juga bos PT Green Forestry Indonesia (GFI) dan PT Biliton Plywood Belitung melalui tim kuasa hukum Haris Satiadi dkk memenangi praperadilan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dalam putusan yang dibacakan hakim tunggal Anshori Hironi, pada Senin sore, (6/5), menyatakan eksepsi termohon (Kejaksaan Tinggi. Red) untuk ditolak. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan pemohon (pihak Franky).

BACA JUGA:Mangkir, Franki Bos PT GFI Terancam Jemput Paksa

Berikut isi petikan lengkap yang Babel Pos terima nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pgp:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Termohon untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;

MENYATAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-10/L.9/Fd.2/01/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 ADALAH TIDAK SAH.

MENYATAKAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: PRINT-248/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 4 MARET 2024 JO. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-251/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 14 MARET 2024 JO. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-10/L.9/FD.2/01/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 ADALAH TIDAK SAH.

MENYATAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN (TINGKAT PENYIDIKAN) NOMOR: PRINT-290/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 25 MARET 2024 ADALAH TIDAK SAH.;

MENYATAKAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP BARANG-BARANG BAWAAN PEMOHON BERDASARKAN BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 25 MARET 2024 ADALAH TIDAK SAH.

Sumber: