Sikapi Proses Demokrasi 2024 : Walhi Babel Serukan Kedaulatan Ekologis

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Eksekutif wilayah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung (Babel) memberikan catatan khusus pada demokrasi yang berlangsung saat ini, baik itu pemilihan presiden maupun legislatif. Hal ini pun menjadi sikap organisasi tersebut, yang dilakukan serentak di Indonesia. 

Pada konferensi pers menyikapi situasi politik Indonesia pada Pemilu serentak 2024. Dalam menghadapi pilihan pemimpin terkait kebijakan lingkungan di Indonesia, tinjauan Walhi bertujuan memberikan alat analisis esensial kepada pemilih dan pemangku kepentingan.

BACA JUGA:KPU Bangka Ingatkan Pemilih: Jangan Bawa Ponsel ke Bilik Suara!

Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ahmad Subhan Hafiz menyampaikan bahwa dinamika situasi politik pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mengarah kepada kemunduran demokrasi, penyempitan ruang- ruang sipil, pembangkangan konstitusi dan pelanggengan praktik pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan.

"Memperhatikan kinerja pemerintah yang semakin jauh dari amanah pasal 33 Konstitusi, serta pemilu sebagai momentum rakyat memberikan amanahnya. Kami, Walhi menyerukan terhadap seluruh elemen Walhi bersama Rakyat, untuk mengamalkan prinsip Pilah-pilih-pulih,” kata Ahmad Subhan Hafiz, Selasa (6/2) di Rumah Gerakan Rakyat.

BACA JUGA:DPRD Kritisi Jalan Belum Teraspal, Ini Kata Camat Pulau Besar

Terhadap Pilpres dan Pileg, papar Hafiz, prinsip pilah memilah berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, HAM, lingkungan, dan pelanggaran Etik. Dengan menggunakan nilai dan prinsip Walhi sebagai panduan. Mencermati dan membedah Visi- Misi, program dan agenda setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif. Menelusuri, melihat lebih dalam dan membongkar kepentingan aktor-aktor pendukung dibalik setiap kandidat paslo Presiden/Wakil Presiden, serta calon legislati.

Pada prinsip Pilih-Pulih, Walhi menyerukan agar menolak terjebak pada janji, gimmick, pencitraan dan praktik politik transaksional oleh para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan. Namun sabaliknya, berkomitmen memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologi. Berkomitmen untuk terus mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia.

BACA JUGA:Ganjar-Mahfud Menang 2024: Guru Ngaji Bakal Dapat Insentif

Di Babel sendiri, lanjut Hafiz, dari potret lingkungan dengan luas daratan mencapai 1,6 juta hektar, dalam kurun waktu enam tahun (2014-2020), Babel telah kehilangan hutan tropis seluas 460.000 hektare. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023), telah terjadi 11 kasus konflik agraria di Babel.

"Catatan Walhi Babel, konflik tersebut melibatkan 11 perusahaan sawit dengan jumlah 25 desa terdampak. Tersebar di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat. Diperkirakan luas wilayah sengketa dengan perusahaan perkebunan sawit 3.770 Ha," jelasnya.

BACA JUGA:Tipikor Tata Niaga Timah, Eks Petinggi PT Timah Masih Saksi? Kerugian Negara Masih Dihitung?

Berdasarkan dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Babel 2019, beber Hafiz, luas lahan pertambangan menurut bahan galian dan izin usaha pertambangan telah menguasai 1.007.372,66 Ha dari 1.642.400 Ha total luas Bangka dan Belitung. Terdapat 25 jenis bahan galian yang dikelola ratusan perusahaan.

“Eksploitasi sumber daya alam serta perkebunan skala besar di Babel hanya menyisakan 197.255,2 Ha hutan yang menjadi rumah bagi beragam kehidupan, serta harapan bagi 1,4 juta masyarakat di Babel," kata Hafiz.

BACA JUGA:Tipikor Tata Niaga Timah, Eks Petinggi PT Timah Masih Saksi? Kerugian Negara Masih Dihitung?

Sumber: