Konflik Izin Tambang Beriga, DPRD Bakal Perjuangkan ke Pusat

BABELPOS.ID, KOBA - Perjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak rencana penambangan pihak PT Timah Tbk di IUP Laut Desa Batu Beriga, DPRD Bangka Tengah dan pihak Provinsi Bangka Belitung akan melakukan konsultasi dengan pihak pusat.

Konsultasi tersebut direncanakan pada Selasa, (24/10/2023) ke Kementrian ESDM dan Rabu, (25/10/2023) ke Kementrian Perikanan dan Kelautan.

BACA JUGA:Kejagung Akui Geledah Beberapa Tempat Terkait Tipikor IUP PT Timah, Hasilnya?

Diketahui, secara legalitas PT Timah sudah memiliki izin beroperasi, namun masyarakat Desa Batu Beriga berharap agar izin aktivitas tambang di kawasan laut Batu Beriga dapat dicabut guna kelangsungan alam yang baik.

Terkait, izin aktivitas tambang di kawasan laut Batu Beriga, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mendukung penuh usaha yang dilakukan DPRD Bateng.

BACA JUGA:Kabar Gembira! Tahun Depan Gaji Honorer Bangka Tengah Diusulkan Naik Segini

"Kalau saya selaku Bupati, akan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya, Senin (30/10/2023).

"Bagkan, sejak saya masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, saya sudah katakan tidak untuk izin zona tambang di Beriga," tambahnya.

BACA JUGA: Dua Kali Masuk Bui, Keluar, Kembali Edar Narkoba, Diringkus Lagi

Kata Dia, saat ini dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dalam mencabut izin penambangan di Beriga.

"Kewenanggannya bukan disaya, tapi saat ini rtrw sedang dibuat, saya sarankan DPRD Provinsi melakukan diskusi dengan DPRD Bangka Tengah," ujarnya. 

BACA JUGA:Komitmen Manfaatkan Energi Bersih, PT Timah Tbk Raih Penghargaan Anugerah DEN 2023

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai kapasitas dan selebihnya keputusan ada di pusat.

"Usulan kita diterima atau tidak ada pada pusat, tetapi setidaknya kita sudah menyampaikan suara rakyat," imbuhnya. (sak/ynd)

Sumber: