Wacana Duit Pemprov Bolak-Balik BSB-BRI, Warga Usul, Bawah Kasur Aja?

WACANA Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda P Pasaribu untuk mengembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dari Bank BRI ke Bank SumselBabel (BSB), tampaknya bakal jadi 'bola panas'.

Setelah di era Penjabat Gubernur Babel sebelumnya RKUD Pemprov ini resmi ke BRI, sekarang di era Suganda, ada wacana kembali ke BSB lagi.

Wacana bolak-baliknya 'duit Babel' ini tampaknya mendapat tanggapan beragam dari warga Negeri Serumpun Sebalai ini.  

''Usul, bro. Cemane kalau duit Pemprov itu tarok bawa kasur bai. Jadi dak perlu bolak-balik agik,'' demikian komentar warga yang masuk ke Redaksi Babel Pos, tadi malam.

''La ringem, soal narok duit dimane, pening. Lebih pening agik kalau dak beduit nya...'' komentar yang lain.

Sementara itu, Komisi II DPRD Babel menentang keras wacana kembalinya ke BSB itu.  Bahkan informasinya, DPRD tak segan akan mengeluarkan hak "sakti" yakni memakzulkan Penjabat Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu dari jabatan lewat hak angket/interplasi jika wacana itu dilanjutkan.

Hal yang mendasar untuk sebuah interplasi ini dinilai karena kegaduhan yang disebabkan dari wacana tersebut. Sebab, operasional kas Pemprov Babel di BRi sendiri baru berjalan satu bulan setelah ditetapkan melalui SK Pj Gubernur Babel semasa dijabat Ridwan Djamaluddin Nomor Nomor 188.44/95/BAKUDA/2023.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Ranto Sendhu menyebutkan, wacana RKUD yang akan dikembalikan ke Bank SumselBabel terlanjur menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, ASN maupun di lingkungan dewan sendiri.

"Pastinya kami, Komisi II mendukung RKUD di bank BRI, malu kita ini. Seolah-olah kita ini anak kecil, kayak bola pimpong, kayak tidak profesional. Ada yang menggalang interplasi, kami sangat setuju untuk dilakukan hak kita di DPRD sesuai kebutuhan," kata Ranto kepada Babel Pos, Selasa (11/4) kemarin.

Sebaliknya, pihaknya mendukung pengelolaan kas Pemprov Babel berada di bank BUMN. Dan Komisi II meyakini pemindahan RKUD ini sudah melalui kajian yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel.

"Bakuda tidak mungkin memindahkan rekening itu begitu saja, pastinya ada kajian. Kita tidak usah menilai, kembali ke pelayanan saja. Disampinh apa kontribusi ke Babel. Jangan mentang-mentang sebagai bank daerah, kalau bank daerah yang enggak maju-maju, ayo kita sama-sama berhitung," tukasnya.

Beda di BRI, diakui Ranto, bahwa pihaknya sudah mendapatkan paparan dari apa-apa produk unggulan yang diorbitkan BRI. 

"Alhamdulillah kami terima. Dan yang lain juga rata-rata enggak mau balik ke bank yang lama. Maka saran kami hitung lagi secara matematika, apa untung dan ruginya. Intinya kami tidak ingin keuangan Pemprov berada di titik rendah lagi. Kami ingin di 2024 keuangan Pemprov di kategori menengah dan insya Allah seterusnya kita akan menuju tinggi. Inilah peran kami di Komisi II," bebernya.

Lebih lanjut, dari Komisi II dan Fraksi Demokrat meminta pimpinan DPRD Babel dapat mengagendakan pemanggilan Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu untuk meluruskan masalah ini.

Sumber: