Alokasi APBN 2023 untuk Babel Naik Segini

Maka dari itu, APBN 2023 membawa lima poin arah kebijakan belanja negara. Pertama, arah belanja pada belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional a.l. Pembangunan IKN, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau.

"Ketiga, memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan. Keempat, meningkatkan perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Kelima, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan persiapan Pemilu 2024," bebernya.

BACA JUGA:Sepertiga APBD Babel Terpenuhi dari PAD

BACA JUGA:Aplikasi SISWASKUEDES Diluncurkan, APBDes Bangka Bisa Dipantau Online

Pada kesempatan yang sama, Sekda Babel Naziarto menyampaikan arahan kepada Satuan Kerja K/L dan khususnya kepada Pemerintah Daerah. Keberhasilan negara Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi faktor utama akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hingga sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021.

"Pemulihan ekonomi nasional ini perlu ditopang oleh sumber perekonomian yang ada di daerah. Di Bangka Belitung ini ada berbagai sektor perekonomian yakni tambang, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Namun sumber utama perekonomian masih bertumpu pada sektor tambang timah. Penguatan sektor ini perlu dilakukan seperti perbaikan cara eksploitasi timah yang berkelanjutan, legalisasi dan regulasi untuk tambang timah milik rakyat, dan hilirisasi komoditas timah," jelasnya.

BACA JUGA:Rancangan APBD 2023 Pemkot Pangkalpinang Rp974 Miliar

BACA JUGA:Wali Kota Pangkalpinang Usulkan APBD Perubahan Rp1 T

Dikatakan Sekda, arahan Presiden tetap menjadi acuan pihaknya sebagai penyelenggara pemerintah di daerah. Meliputi Pertama, gunakan alokasi TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Kedua, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.

"Ketiga, optimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem," ungkapnya.(**)

BACA JUGA:APBD Babar Telah Seimbang, Sebelumnya Defisit 120 Miliar, Sukirman : Minta Kawal Realisasi PAD

BACA JUGA:DPRD Gelar Penandatanganan KUA dan PPAS APBD Bateng TA 2023 Dengan Defisit 76 Milyar

BACA JUGA:APBD Bangka Tengah Mengalami Defisit Sebesar 64,4 Milyar Rupiah

Sumber: