Timbulkan Trauma, Pemkab Bateng Gelar Koordinasi Terkait Kekerasan pada Perempuan dan Anak

BABELPOS.ID, KOBA - Trauma akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menciptakan masalah baru di masa mendatang, karena memiliki efek jangka panjang, jika tidak segera diatasi dan diobati. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar penguatan sinkronisasi pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ruang VIP Bupati Bateng, Jumat (8/7/2022).

Kegiatan tersebut menghadirkan 4 narasumber dari Polres Bateng dengan materi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kejaksaan Negeri Bateng dengan materi akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Himpsi wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif psikologis. Kepala DPPKBPPPA Bateng dengan materi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Bupati Bateng, Algafry Rahman mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seringkali terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan yang dihadapi bukan hanya fisik, melainkan juga psikis, seksual dan penelantaran. Bahkan pelaku bukan hanya orang luar, namun juga berasal dari lingkungan terdekat, sehingga pemerintah sudah sepatutnya memberikan perlindungan," ujar Algafry.

Menurut Algafry, banyak faktor yang menyebabkan masih adanya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, antara lain salah persepsi, budaya, kemiskinan dan faktor lainnya.

"Kekerasan ini juga membawa berbagai persoalan di masyarakat, seperti persoalan medis, sosial, hukum bahkan berbagai pelanggaran atas HAM, karena itu perlu adanya layanan medis, psikologis, bantuan hukum dan lainnya," tuturnya.

Kata Algafry, perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan dan pemerintah memiliki tanggungjawab membela dan menjamin HAM.

"Saat ini Pemkab Bateng terus proaktif baik sebagai fasilitator, regulator maupun operator dalam hal pemberdayaan dan perlindungan yang melibatkan lintas sektor," ucapnya.

"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan dalam urusan perlindungan perempuan dan anak di Bateng," harapnya. (**)

Sumber: