Dalam Sehari DPRD Babel Didemo Dua Kali, Sempat Duduki Ruang Paripurna

PANGKALPINANG - Aksi demonstrasi menyerukan para wakil rakyat dapat bersuara untuk kepentingan rakyat kembali disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Babel, Senin (18/4) kemarin. Bahkan dalam sehari itu dalam suasana puasa, DPRD Babel mendapat dua kali aksi.

Yang pertama pada jam pagi, aksi dimulai oleh gabungan organisasi kepemudaan yang digawangi para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Babel yang disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi.

Sementara para siang harinya, aksi dengan tuntutan yang sama disuarakan oleh Gebrak Babel diterima Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Bedanya, tuntutan mereka untuk menghadirkan para dewan Babel yang duduk di kursi parleman di Senayan Jakarta, yakni DPR RI dan DPD RI.

Aksi terpantau berjalan kondusif berkat pengamanan pihak kepolisian dari Polres Pangkalpinang dan Polda Babel, serta Satpol PP dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Babel. Sahut-sahutan para pedemo menyentil para dewan pun tak lepas dari aksi ini, di samping atribut berupa spanduk dan karton yang sudah dibumbuhi dengan aspirasi mereka.

Di sesi aksi Cipayung Plus Babel yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.

Ketua Umum HMI Babel, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.

\"Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung,\" ungkap Yusuf.

Senada, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.

\"Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen,\" kata David.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19.

Merujuk data lembaga keuangan Credit Suisse Juli 2021 menyebutkan, terdapat 171,7 ribu orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$ 1 juta (Rp14,5 miliar) pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 61,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 106,2 ribu orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya itu setara dengan 0,1 persen populasi.

Di lain sisi, kata Hafiz, hasil survei BPS menunjukkan, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta mengaku mengalami penurunan pendapatan. Ia menyimpulkan, adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat diantara penduduk Indonesia di masa pandemi.

\"Mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, diantaranya menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat adalah hal yang paling wajar di negara yang menjunjung tinggi demokrasi politik dan demokrasi dalam bidang ekonomi,\" jelas Hafiz.

Selain itu, Ketua Umum IMM Babel, Fajrul juga menyoroti terkait Perda Prov. Babel No.12 tahun 2017 tentang cadangan pangan, intervensi pasar, antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan mestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat mengalami penderitaan yang lebih dalam lonjakan harga bahan pokok.

Sumber: