‎Kementerian PUPR Terima dan Kawal Usulan Peningkatan Infrastruktur Pangkalpinang untuk APBN 2026

‎‎BABELPOS.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Roy Rizali Anwar, menerima paparan awal, dan usulan peningkatan infrastruktur dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.

BACA JUGA:Empat SPPG di Bangka Butuh 98 Ribu Butir Telur Ayam per Bulan untuk MBG

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PUPR meminta Pemkot Pangkalpinang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku.

Setelah persyaratan terpenuhi, usulan tersebut akan dikawal dan diproses lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026.

‎BACA JUGA:BRI Konsisten Ciptakan Nilai bagi Negara dan Pemegang Saham, Bagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025

‎Tanggapan positif Kementerian PUPR tersebut menjadi sinyal positif bagi Pemkot Pangkalpinang, yang sebelumnya, melalui Wali Kota Prof Saparudin, langsung melakukan pemaparan kondisi eksisting infrastruktur daerah, kebutuhan prioritas pembangunan, serta urgensi dukungan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan.

BACA JUGA:Operasi Wirawaspada dan Pertambangan, Imigrasi Amankan 220 WNA Diduga Melanggar Izin Tinggal

“Upaya ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang. Pemerintah kota berkomitmen untuk meneruskan amanat RPJMN dan memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Saparudin, Rabu (17/12/2025).

BACA JUGA:PLN Babel Gelar Media Gathering, Kenalkan Taman FABA PLTU Bangka Sebagai Contoh Pemanfaatan Limbah Batubara

Lebih lanjut diungkapkan Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin ini, pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Ia menambahkan, kebutuhan infrastruktur di Kota Pangkalpinang memerlukan dukungan lintas sektor, terutama dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, agar kualitas layanan publik dan konektivitas wilayah dapat terus ditingkatkan.

BACA JUGA:Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

Melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, diharapkan program peningkatan infrastruktur di Kota Pangkalpinang dapat terwujud secara optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

‎BACA JUGA:PLN Babel Pastikan Listrik Tetap Andal Selama Nataru, Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah Diutamakan

Sumber: