Menjaga “Sehat Untuk Semua” Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Oleh: Aswalmi Gusmita

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang

---------------------------------------------

BABELPOS.ID — Tanggal 12 November 2026 ini kita memperingati kembali Hari Kesehatan Nasional. Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), mengingatkan  kita bahwa ada masa dimana Indonesia diakui sukses melakukan pemberantasan malaria sebagai sebuah penyakit yang menjadi momok kesehatan masyarakat kala itu. Maka HKN sedianya adalah hari merayakan kemenangan atas capaian dari Pembangunan Kesehatan yang telah dilaksanakan.

Lalu kira-kira apa yang patut kita rayakan pada peringatan HKN ke-62  ini, terkhususnya untuk negeri Serumpun Sebalai?

Boleh Bahagia dengan keberhasilan, namun nyatanya tentu tidak boleh menutup mata dengan “ruang perbaikan”. Kita tentu percaya, seluruh pemimpin di negeri serumpun sebalai adalah pemimpin yang berbesar hati untuk menerima kenyataan dari hal-hal yang dianggap “belum berhasil”. Alih-alih “merasa terhina” , catatan “yang belum baik” kita yakini akan dijadikan “pemecut” untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kedepannya.

Tahun ini, HKN mengangkat tema “Sehat Untuk Semua”. Makna tema ini tidak hanya soal akses pelayanan kesehatan yang merata. Namun juga menjadikan kesehatan sebagai Kepedulian Bersama. Bukan hanya tugas dari institusi Kesehatan atau tenaga Kesehatan, namun perlu partisipasi dan kepedulian dari semua elemen masyarakat. Pembangunan Kesehatan bukan hanya persoalan membangun rumah sakit dengan segala perlengkapan kuratif yang dibutuhkan masyarakat. Tidak kalah penting adalah menciptakan lingkungan, kebijakan dan insentif  yang mendorong hadirnya perilaku hidup sehat ditengah masyarakat.

Kembali kepada tema “Sehat untuk Semua”, kira-kira apa yang menjadi indicator keberhasilan dari “Sehat untuk semua” ini. WHO punya ukuran yang dikenal dengan UHC Index. Tahun 2023 , Indonesia di angka 67, masih tertinggal dari negera jiran Malaysia di 80, dan singapura di 88.  UHC Index ini diukur terhadap dua pilar utama yaitu capaian cakupan layanan Kesehatan esensial (Services Coverage Index/SCI) dan Indikator perlindungan finansial (Finansial Protection). 

SCI diukur dengan indicator pelayanan Kesehatan Ibu dan anak ( Cakupan KB, Kelahiran ditangani Tenaga Terampil, Imunisasi dan Balita Diare dengan penangan Oralit serta Zinc), Penyakit Menular ( Penanganan TBC, HIV dan Ketersediaan Sanitasi Dasar), Penyakit Tidak Menular (Pengobatan terhadap Hipertensi, Diabetes, Kontrol Penggunaan Tembakau dan Deteksi Dini Kanker Serviks) serta Kapasitas dan Akses Layanan (Ratio Tempat Tidur Rumah Sakit per penduduk, kepadatan tenaga Kesehatan, akses terhadap obat-obat esensial, Layanan pengobatan Psikosis/Skizofren). Sementara itu indicator perlindungan finansial diukur melalui perhitungan beban Out Of Pocket (OOP) dan Pemiskinan Akibat OOP.

BACA JUGA:Ironi Kepahlawanan Dalam Pembangunan Kebudayaan Indonesia

BACA JUGA:Realitas Sosial dan Kemanusiaan dalam Cerpen Guru Bangka Belitung

Dalam UHC Index tersebut, bagaimana capaian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri? Laporan WHO hanya menghasilkan skor secara nasional, belum menyediakan detail capaian per propinsi. Namun terdapat penelitian dari lembaga peneliti “PRAKARSA”  yang mencoba mengukur indeks UHC tahun 2024 dengan data detail capaian per Provinsi. Hasil penelitian tersebut menunjukan Indeks UHC Indonesia berada pada skor 63 (lebih rendah dari skor Indeks UHC WHO tahun 2023). Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mendapat penilaian skor 68 (diatas rata-rata Nasional). Dalam penelitian ini disebutkan hal yang menjadi dimensi terkuat di Propinsi Kepulauan  Bangka Belitung adalah pada indicator “Proteksi Finansial”. Bahkan Propinsi ini disebut menjadi salah satu propinsi “Best Practise” dari effective protection terhadap kerentanan jatuh miskin akibat mengakses layanan Kesehatan.

Menjadi “Best Practise” dalam “Effective Protection” adalah satu hal yang masuk akal. Mengingat bahwa di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, seluruh Kabupaten Kota telah mendapatkan status “UHC Prioritas” dari BPJS Kesehatan. Dimana dengan status “UHC Prioritas” ini, tidak ada kekhawatiran ketika masyarakat membutuhkan akses layanan Kesehatan yang berbiaya mahal. Pemerintah Daerah telah memiliki “Pintu Darurat” yang siap untuk menyelamatkan masyarakatnya dari kemiskinan akibat membayar layanan Kesehatan. Yaitu melalui kepesertaan PBPU Pemda, yang dapat langsung mengaktifkan kepesertaan JKN masyarakat seketika membutuhkan layanan Kesehatan. Pembiayaan kepesertaan PBPU Pemda ini juga didukung melalui APBD Propinsi. Disamping itu,  Pemerintah Daerah juga memiliki bantuan transportasi rujukan dan rumah singgah pada daerah-daerah yang menjadi pusat rujukan luar propinsi. Agaknya inilah yang membuat , Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dianggap berhasil dalam melindungi masyarakatnya dari resiko “ Bencana Finansial” akibat akses layanan Kesehatan yang berbiaya mahal.

Keberhasilan diatas tentu patut diapresiasi. Komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi beban biaya kesehatan masyarakat melalui bantuan iuran JKN dari APBD patut diacungi jempol. Akan tetapi sekali lagi “SEHAT UNTUK SEMUA” bukan hanya persoalan menyelesaikan masalah ketika masyarakat sakit dan butuh perlindungan finansial. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga akses layanan Kesehatan esensial yang sejatinya juga berangkat dari upaya promotive preventif. 

Sumber: