MENYOAL PILKADA LANGSUNG DAN ATAU TAK LANGSUNG

Dalam perumusan kebijakan, pilihan yang tersedia memiliki dasar argumentasi dan implikasi yang berbeda. Pemilihan langsung maupun tidak langsung, sistem terbuka maupun tertutup, masing-masing membawa konsekuensi terhadap pola akuntabilitas, peran partai politik, serta keterlibatan publik. Tidak ada mekanisme yang sepenuhnya bebas dari risiko, karena kinerjanya sangat dipengaruhi oleh konteks institusional tempat sistem itu dijalankan.

Konsistensi penegakan aturan, tata kelola internal partai politik, serta pengawasan pendanaan pemilu menjadi faktor yang menentukan bagaimana suatu mekanisme bekerja. Maka, evaluasi terhadap Pilkada tidak dapat dilepaskan dari kondisi kelembagaan yang menyertainya, bukan semata dari desain prosedural yang dipilih.

Pada akhirnya, cara kita memilih kepala daerah akan selalu terbuka untuk dikoreksi. Pengalaman Pilkada satu dekade terakhir sudah memberi cukup banyak pelajaran: mana yang berjalan, mana yang menyisakan masalah. Tantangan ke depan adalah membaca pelajaran tersebut secara jujur, lalu mempertimbangkan desain yang paling sesuai dengan kondisi daerah, tanpa terjebak pada kepentingan politik jangka pendek. Jangan mengganti atap, sementara fondasi rapuh. Karena masalahnya bukan di hilir, melainkan di hulunya! 

BACA JUGA:Ekonomi Babel di Persimpngan Jalan: Strategi Bertahan atau Bertransformasi?

BACA JUGA:Dari Laut ke Cangkir Kopi: Membangun Sinergi Pariwisata dan UMKM Bangka Belitung

Sumber: