MENYOAL PILKADA LANGSUNG DAN ATAU TAK LANGSUNG

BACA JUGA:Submit Serentak Zona Integritas, Penanda Reformasi Birokrasi Bergerak

BACA JUGA:Sering 'Kepo' di Medsos? Waspada, Kebiasaan Stalking Digital Bisa Picu Gangguan Mental dan Merusak Hubungan

Ruang Pembenahan

Pembahasan soal biaya Pilkada pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi kelembagaan yang menyertainya. Dalam berbagai diskusi, muncul pandangan bahwa persoalan Pilkada tidak selalu harus dijawab dengan perubahan mekanisme pemilihan, melainkan melalui pembenahan pada aspek-aspek yang selama ini memengaruhi kualitas penyelenggaraannya.

Pengalaman penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu memuncak pada hari pemungutan suara. Dinamika justru kerap terbentuk jauh sebelumnya, terutama pada tahap pencalonan, kampanye, dan pendanaan. Pada fase-fase inilah relasi kepentingan mulai bekerja, sering kali di ruang yang tidak sepenuhnya transparan dan sulit disentuh oleh prosedur formal.

Dalam banyak diskusi, perhatian kemudian mengarah pada soal pengawasan. Bukan semata-mata soal kelengkapan aturan, melainkan tentang sejauh mana kapasitas dan konsistensi penegakannya mampu mengikuti kompleksitas praktik politik di lapangan. Pengawasan, dalam pengertian ini, lebih tepat dipahami sebagai kerja institusional yang berjalan di bawah batas-batas regulasi yang ada, dengan segala keterbatasannya.

Isu pendanaan politik juga tidak bisa dilepaskan dari pembacaan tersebut. Beban biaya tidak hanya hadir pada tahap penyelenggaraan, tetapi sudah mulai terasa sejak proses pencalonan dan kampanye. Ketika arus dana tidak sepenuhnya terbaca, risiko distorsi kompetisi menjadi nyata, sekaligus menempatkan partai politik dan kandidat dalam relasi yang tidak selalu sehat.

Di luar itu, desain keserentakan pemilu kerap disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi beban administratif dan biaya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa penyederhanaan tahapan dan penataan jadwal tidak selalu menghasilkan dampak yang linier. Tanpa perhitungan yang matang, perubahan desain justru berpotensi memindahkan persoalan ke titik lain.

Perhatian juga perlu diarahkan pada fase setelah pemilihan. Mandat elektoral hanya membuka pintu awal pemerintahan, sementara kualitas kepemimpinan diuji sepanjang masa jabatan. Pada titik ini, mekanisme akuntabilitas dan evaluasi kinerja menjadi bagian dari ekosistem demokrasi lokal yang sering luput dari sorotan.

Dari keseluruhan rangkaian itu, pembenahan kelembagaan tampak sebagai kerja yang lebih bersifat jangka panjang. Ia tidak menawarkan hasil cepat, tetapi menyediakan ruang koreksi yang lebih stabil. Dibanding perubahan mekanisme yang bersifat drastis, pendekatan semacam ini kerap dipilih karena memungkinkan penyesuaian bertahap, sejalan dengan kapasitas dan konteks daerah yang berbeda-beda.

BACA JUGA:Strategi Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian Babel: Penggerak Daya Saing dan Ekonomi Berkelanjutan

BACA JUGA:Ekonomi Hijau Berbasis Kakao: Inovasi Hilirisasi dan UMKM Cokelat dalam Pembangunan Berkelanjutan Babel

Catatan Penutup

Pilkada sering dibaca dari sisi teknis cara memilih. Padahal, mekanisme hanyalah salah satu bagian dari persoalan yang lebih luas. Di belakangnya ada soal keterwakilan, cara kekuasaan dikendalikan, dan bagaimana pemerintahan daerah bekerja setelah pemilihan selesai.

Sikap masyarakat yang relatif berhati-hati terhadap wacana perubahan mekanisme dapat dipahami sebagai refleksi dari pengalaman penyelenggaraan yang telah mereka jalani. Tingkat partisipasi, relasi antara pemilih dan pejabat terpilih, serta kepercayaan terhadap lembaga perwakilan membentuk cara publik menilai berbagai opsi sistem pemilihan yang ditawarkan.

Sumber: