Filsafat Birokrasi: Nilai, Etika, dan Tantangan Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Babel

Namun, dalam praktik lapangan, sejumlah persoalan masih sering muncul. Berdasarkan survei Kementerian PANRB tahun 2023, masih terdapat sekitar 37% instansi pemerintah yang belum memiliki sistem administrasi digital terpadu. Selain itu, aspek integritas informasi juga menghadapi tantangan baru di era digital, seperti penyebaran informasi tidak valid (misinformation), lemahnya validasi data internal, dan resiko kebocoran dokumen pemerintahan.

BACA JUGA:HIKMAH DARI KDM

BACA JUGA:TKD ANJLOK DAN SKEMA TATA KELOLA PAD DI DAERAH

Birokrasi sebagai Cermin Rasionalitas dan Nilai

Dalam perspektif filsafat eksistensial, keberadaan birokrasi memiliki nilai ketika ia mampu memberikan makna bagi kehidupan publik. Biro Administrasi Pimpinan tidak hanya “ada” sebagai struktur administratif, tetapi“bermakna”ketika menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dan kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi dan keterbukaan informasi merupakan wujud dari rasionalitas modern, sedangkan keadilan dan tanggung jawab publik menjadi ekspresi nilai moral yang harus dijaga. Filosofi birokrasi yang baik menuntut adanya keseimbangan antara idealisme pelayanan publik dan pragmatisme administratif. Artinya, suatu Biro tidak boleh hanya terjebak pada target kinerja, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dari setiap keputusan.

Di lapangan, penerapan nilai ini seringkali berbenturan dengan budaya kerja lama yang masih hierarkis. Banyak aparatur masih mengandalkan pola komunikasi satu arah, menunggu instruksi pimpinan, dan belum sepenuhnya memahami pentingnya refleksi etis dalam pengambilan keputusan administratif.

Permasalahan Lapangan dalam Implementasi Nilai Filsafat Birokrasi

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Biro Administrasi Pimpinan di berbagai daerah antara lain:

• Budaya kerja prosedural tanpa refleksi nilai pegawai sering terfokus pada penyelesaian teknis tanpa memahami makna moral dari tugas administrasi.

• Keterbatasan literasi digital dan etika informasi belum semua aparatur mampu menggunakan sistem digital dengan prinsip keamanan dan integritas data.

• Kesenjangan koordinasi antarlembaga, proses penyampaian informasi pimpinan ke publik masih terhambat oleh birokrasi internal yang panjang.

• Minimnya evaluasi etika organisasi, belum ada mekanisme sistematis untuk menilai apakah pelaksanaan administrasi sudah sejalan dengan nilai-nilai moral birokrasi.

Arah Solusi dan Refleksi Filosofis

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

Sumber: