Senator Dinda Ingatkan Sensus Ekonomi 2026 Jangan Sekadar Jadi Arsip Statistik

BABELPOS.ID, JAKARTA – Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan Emron, B.A, menegaskan agar Sensus Ekonomi 2026 memiliki makna strategis yang melampaui sekadar pengumpulan data, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen utama negara dalam memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi antar wilayah, Pemerataan dan keadilan khususnya bagi daerah kepulauan seperti Bangka Belitung yang memiliki karakteristik ekonomi yang spesifik.

"Saya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus akan megawalnya khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan turut memantau secara langsung di lapangan serta memastikan proses pendataan berjalan optimal, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Dinda Rembulan daam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Ruang Sriwijaya, DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (06/04/2026). 

Menurut Dinda, tantangan utama selama ini bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada lemahnya pemanfaatan data dalam proses perumusan kebijakan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa data yang komprehensif belum sepenuhnya diintegrasikan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, lanjut Dnda, hasil sensus harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Data sebagai output dari sensus ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan RKP ke depan maupun berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu data tidak boleh berhenti sebagai arsip, tetapi harus menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan," tegas Dinda. 

BACA JUGA:Temui Senator Dinda, Anggota DPRD Bangka Yus Rizal Minta Pemerintah Revisi PMK Pengelolaan Timah Sitaan

BACA JUGA:RDP dengan Menkeu Purbaya, Senator Dinda Rembulan Pertanyakan Data Keuangan Pemda yang Tidak Sinkron

Rapat kerja Komie IV DPD RI dengan BPS menjadi forum strategis untuk membahas program kerja nasional BPS tahun 2026. Fokus utamanya pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen penting negara dalam memotret kondisi riil perekonomian nasional. Sensus yang dilaksanakan setiap satu dekade ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan statistik rutin, tetapi juga menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional maupun daerah. 

Dalam konteks daerah, senator Dinda memberikan perhatian khusus pada struktur ekonomi Bangka Belitung yang masih didominasi oleh UMKM, sektor perdagangan, serta aktivitas berbasis sumber daya alam. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan representatif terutama terkait sektor informal dan pelaku usaha kecil, maka kebijakan pembangunan berpotensi bias dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Saya beharap dari Raker ini akan terbangun sinergi yang lebih kuat antara DPD RI, BPS, serta pemerintah pusat dan daerah, sehingga Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data berkualitas tinggi, tetapi juga mampu mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan,” harapnya. 

Dinda menyebut keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi indikator penting keseriusan negara menjadikan data sebagai basis pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. 

BACA JUGA:Soroti Dugaan Bullying di Basel, Senator Dinda Rembulan Sampaikan Simpati ke Keluarga Korban

BACA JUGA:Dugaan Penipuan Bill Hotel, Wagub Hellyana Dituntut 8 Bulan Penjara

Sumber: