Kemenkum Babel Ikuti Hari Ketiga Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025

BACA JUGA:Gerakan Ayah Ambil Rapor: Bupati Fery Tidak Bermaksud Menyingung Anak Tanpa Ayah

Sementara itu, Komisi III Bidang Kekayaan Intelektual menetapkan tujuh sasaran program dengan tujuh indikator kinerja utama, 77 rencana aksi, dan 113 data dukung.

Sasaran tersebut mencakup peningkatan penegakan hukum perlindungan KI, kepuasan terhadap perlindungan dan pemanfaatan KI, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Di tingkat wilayah, fokus diarahkan pada peningkatan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI, optimalisasi penyelesaian sengketa KI, serta peningkatan maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di daerah.

BACA JUGA:Korupsi Rp 9 Miliar Anggaran Pemeliharaan, 5 Pejabat BWS Babel Mulai Disidangkan

Pada Komisi IV Bidang Peraturan Perundang-Undangan, dirumuskan 34 rencana aksi dengan 13 data dukung yang berorientasi pada terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas dan selaras dengan kebijakan nasional.

BACA JUGA:NU Babel Bantu Korban Bencana Banjir Sumatera

Adapun Komisi V Bidang Pembinaan Hukum menghasilkan 34 rencana aksi yang mencakup pelaksanaan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, peningkatan layanan bantuan hukum di wilayah, penguatan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum, serta peningkatan jumlah dan kualitas Pos Bantuan Hukum di daerah.

BACA JUGA:Dugaan Tambang Timah Ilegal di Air Mawar, Polresta Cek Lapangan: Tidak Ditemukan

Komisi VI yang membahas Pelaksana Teknis memfokuskan pembahasan pada rencana aksi perjanjian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Badan Harta Peninggalan, dengan sasaran utama peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang hukum, penyelesaian layanan teknis secara optimal, serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit pelaksana teknis.

BACA JUGA:Sambut Natal 2025, PT Timah Tbk Dukung Perayaan Keagamaan di GPIB Bethesda Mentok

Dalam arahannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas kontribusi aktif dalam pembahasan komisi.

Ia menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran dari pelaksanaan kinerja tahun 2025 sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun 2026.

Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara unit kerja pusat dan kantor wilayah, sinergi dengan forum koordinasi pimpinan daerah, serta penguatan kepemimpinan yang mampu menjadi teladan di lingkungan kerja.

BACA JUGA:Lima PIP Ilegal Diamankan Unit Tipidsus Polres Basel di Hutan Lindung Kolong PAM Gunung Namak

Sumber: