Kanwil Kemenkum Babel Ikuti OPLET Series 2.0: Perkuat Implementasi Penilaian Kompetensi ASN

Pada kesempatan itu, dilaksanakan pula penyerahan sertifikat akreditasi “A” dari BKN kepada BPSDM Hukum sebagai simbol pengakuan atas profesionalitas lembaga.

Seremoni ini juga diikuti dengan penyerahan cinderamata antara kedua lembaga sebagai wujud sinergi kelembagaan dalam memperkuat sistem asesmen nasional.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Buka Pelatihan Paralegal Posbakum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangka

Sebagai keynote speaker, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa OPLET Series 2.0 merupakan bentuk inovasi nyata BPSDM dalam mengembangkan kapasitas ASN.

Ia menekankan agar hasil penilaian kompetensi tidak berhenti pada tahap evaluasi, melainkan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan manajemen talenta dan perencanaan suksesi jabatan.

“Melalui asesmen yang terarah, kita membangun ASN unggul dengan integritas dan budaya belajar berkelanjutan menuju birokrasi kelas dunia,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lantik Pejabat Non Manajerial

Materi pertama membahas peran assessment center sebagai instrumen strategis dalam penerapan sistem merit ASN.

Pemateri menekankan pentingnya hasil asesmen diolah menjadi development plan individual yang mendukung efektivitas kinerja pegawai serta perlunya menjaga validitas dan objektivitas asesmen.

BACA JUGA:Kapolda Babel Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers, Irjen Pol Viktor : Siap Bangun Sinergi

Materi kedua menyoroti integrasi hasil asesmen ke dalam manajemen karier ASN, mulai dari pemetaan potensi, rotasi jabatan, hingga sistem fit and proper placement.

Pendekatan berbasis data asesmen diyakini dapat memperkuat transparansi promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kemenkum.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lantik Pejabat Non Manajerial

Adapun materi ketiga mengulas arah strategis nasional pemanfaatan hasil asesmen sebagai evidence-based policy tool dalam pengambilan keputusan manajemen SDM aparatur.

BKN mendorong pembangunan database kompetensi terintegrasi untuk memperkuat sistem informasi kepegawaian nasional, sekaligus memastikan hasil asesmen berdampak nyata pada peningkatan kinerja organisasi.

Sumber: