Pemprov Babel Perkuat Regulasi Perikanan, Pelaku Usaha Didorong Taat Aturan
--
Komitmen DKP: Pembinaan dan Pendekatan Persuasif
Dalam kesempatan tersebut, DKP Babel memaparkan komitmennya untuk mendukung kepatuhan pelaku usaha antara lain dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan agar proses perizinan dan pelaporan berjalan mudah dan transparan.
Memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat, melibatkan kelompok nelayan, pemilik kapal, dan aparat.
Meningkatkan kepuasan layanan publik melalui survei indeks, khususnya terhadap layanan SLO dan dokumen perikanan lainnya.
Kepala DKP juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi, menegaskan bahwa ketaatan regulasi dan keberlanjutan sumber daya laut harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
DKP juga mengajak seluruh pihak, mulai dari Komisi II DPRD Provinsi sebagai mitra strategis hingga para pelaku usaha, untuk terus berkolaborasi.
"Ketaatan regulasi dan keberlanjutan sumber daya laut harus menjadi komitmen bersama, karena Dinas tidak dapat bekerja sendiri" tutup dia.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dodi Kusdian juga mengungkapkan komitmennya untuk berpihak kepada nelayan.
“Sinergi antara pemerintah- legislatif dan masyarakat akan melahirkan tata kelola perikanan Babel yang tertib, adil dan berkelanjutan yang apabila ini dijalankan nelayan akan merasakan lingkungan lebih terjaga, hasil tangkapan stabil kesejahteraan meningkat," kata Dodi
Ia juga menambahkan, concern pemerintah dalam lima tahun ini adalah Blue Economy dan Quality Tourism dan komitmen untuk memperjuangkan asprirasi masyarakat yang diwakilinya akan selalu dipegang teguh.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
