Oleh: Eddy Supriadi
Dosen Universitas Pertiba
--------------------------------
Ada pemerintah daerah yang terlihat sangat sibuk, tetapi rakyat tidak banyak merasakan perubahan.
Rapat tidak pernah berhenti. Kegiatan terus berjalan. Spanduk berganti. Seremonial digelar. Foto pimpinan memenuhi media sosial. Anggaran terserap. Laporan selesai.
Tetapi setelah semuanya berlalu, muncul pertanyaan yang lebih penting, Apa yang sebenarnya berubah?
Di sinilah persoalan tata kelola keuangan daerah perlu dibicarakan secara jujur. APBD terlalu sering diperlakukan sebagai daftar kegiatan, bukan sebagai instrumen untuk mengubah kehidupan masyarakat.
Akibatnya, pemerintah daerah sibuk menghabiskan anggaran, tetapi belum tentu sibuk menyelesaikan masalah.
APBD Bukan Mesin Serapan
Kesalahan terbesar dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika keberhasilan pemerintah diukur terutama dari seberapa besar anggaran berhasil dibelanjakan.
Seolah olah anggaran yang terserap 100 persen berarti pemerintahan berhasil. Padahal uang yang habis bukan berarti masalah selesai.
Anggaran bisa habis, tetapi kemiskinan tetap ada. Anggaran bisa terserap, tetapi kualitas pendidikan tidak berubah. Anggaran bisa besar, tetapi PAD tetap stagnan. Kegiatan bisa ratusan, tetapi lapangan kerja tidak bertambah.
BACA JUGA:PENTINGNYA UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
BACA JUGA:Pegiat Literasi dan Tantangan Menulis
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan nasional pada Maret 2024 masih mencapai 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang. Angka ini mengingatkan bahwa besarnya belanja pemerintah belum otomatis menghapus kemiskinan. Di tingkat daerah, evaluasi harus melihat apakah belanja benar benar menurunkan kemiskinan, memperbaiki akses layanan dasar, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.