Oleh: Sukma Wijaya
Pengurus LAM NSS Kep. Babel dan Praktisi Kehumasan Unmuh Babel
"Kemarin saya melihat seorang anak muda memakai tanjak. Saya senang. Sampai lima menit kemudian saya sadar: ia bahkan tidak tahu mengapa tanjak itu dipakai."
-----------------------------------------
Kalimat itu menyimpan ironi kita hari ini. Kita mulai rajin memakai simbol budaya, tapi belum rajin membaca maknanya. Bangga mengenakan tanjak, tapi belum tentu memahami nilai yang bertengger di atas kepala. Tidak apa-apa. Setidaknya tanjak sudah naik kelas: dari lemari budaya ke kepala manusia. Hanya saja, jangan sampai yang naik hanya kainnya, sementara pengetahuannya tertinggal di bawah.
Dalam tradisi Melayu, penutup kepala bukan aksesori. Ia adalah identitas, kehormatan, dan penanda kedudukan sosial. Di Bangka, kita mengenal kain cual — atau Limar Muntok — sebagai destar. Warisan tenun ikat dan sungkit yang melahirkan Tanjak Depati.
Maka membicarakan Tanjak Depati bukan membicarakan sepotong kain yang dilipat untuk difoto. Kita sedang membicarakan kepala. Dalam kebudayaan Melayu, kepala adalah tempat akal, adab, dan tahu diri bersemayam. Metaforanya jelas: tanjak berada paling dekat dengan kepala agar manusia tidak kehilangan akal.
Sayangnya, hari ini kita sering melihat yang terbalik: tanjaknya tegak, sikapnya tidak tahu tegak. Tanjaknya rapi, adabnya miring.
Depati sendiri bukan sekadar nama. Dalam sejarah Bangka, Depati adalah struktur kepemimpinan tradisional, sistem yang mengatur tanggung jawab, aturan, dan hubungan sosial. Ketika nama itu melekat pada tanjak, ia seharusnya membawa pertanyaan: apa arti menjadi pemimpin dan menjaga marwah?
BACA JUGA:Rapor Merah Kebudayaan Pangkalpinang: Satu Dekade Tanpa WBTb Baru
Pemimpin tidak cukup tampak berwibawa. Ia harus menjaga amanah. Di sinilah tanjak menjadi metafora: semakin tinggi ia diletakkan di kepala, semakin tinggi pula tanggung jawab yang harus tumbuh di dalam diri. Jika hanya untuk gagah, kita baru dapat kostum. Jika membuat pemakainya menjaga tutur kata dan tanggung jawab, barulah kita dapat kebudayaan.
Jangan sampai tanjak menjadi helm budaya. Fenomena kita lucu: ketika acara resmi tiba, semua mendadak Melayu. Baju Melayu dikenakan, tanjak bertengger, foto diambil, selesai. Besok kembali seperti biasa. Budaya diperlakukan seperti seragam upacara.
Dan di sinilah letak ironi yang paling telanjang: pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga marwah, justru sering kali menjadi pihak yang paling abai memahaminya. Tanjak Depati diperlakukan sebagai hiasan panggung sambutan, bukan sebagai identitas strategis Melayu Bangka yang harus dijaga narasi, regulasi, dan ekosistemnya. Kita punya Perda, kita punya branding Serumpun Sebalai, tapi kita tidak punya kurikulum, tidak punya pusat dokumentasi, bahkan tidak punya keberanian untuk menetapkan Tanjak Depati sebagai pakem identitas visual daerah. Kita lebih fasih menganggarkan spanduk dan baliho acara budaya daripada menganggarkan riset, regenerasi perajin, dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan itu sendiri. Akhirnya, negara hadir sebagai panitia, bukan sebagai penjaga ingatan.
Padahal budaya tidak hidup hanya karena dipakai. Ia hidup karena dipahami. Kita keliru mengira pelestarian adalah memperbanyak orang memakai atribut. Yang lebih penting adalah memperbanyak orang mengerti mengapa atribut itu ada.