Pada pemerintah daerah, penilaian mencakup empat jenis OPD, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit, dan Sekolah Dasar/Menengah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemerintah kabupaten/kota.
Penilaian juga dilakukan terhadap seluruh Kantor Kepolisian Resor di wilayah Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Sementara pada sektor keimigrasian dan pemasyarakatan, unit yang menjadi lokus penilaian meliputi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Lapas Kelas IIB Sungailiat, Rutan Kelas IIB Mentok, serta Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses penilaian ini. Partisipasi masyarakat akan membantu Ombudsman melihat pelayanan publik dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya berdasarkan dokumen dan proses yang disiapkan penyelenggara, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan kepercayaan masyarakat.
Ombudsman Babel mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut menilai dan mengawasi pelayanan publik. Masyarakat dapat menyampaikan persepsinya melalui laman https://bit.ly/kepercayaan_masyarakat sebagai bagian dari kontribusi bersama dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk memberikan penilaian secara jujur sesuai dengan pengalaman dan persepsinya. Setiap penilaian yang disampaikan akan menjadi bagian penting bagi Ombudsman dalam melihat pelayanan publik secara lebih utuh. Dari sana, kita ingin mendorong agar perbaikan pelayanan tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Fither.
BACA JUGA:Penghargaan Ombudsman Tak Kendurkan Pemkot Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
BACA JUGA:Ombudsman Babel Apresiasi Pelayanan Haji Kloter 7, Dorong Perbaikan Fase Debarkasi