BABELPOS.ID, SUNGAILIAT - Meski ada rencana pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di beberapa daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil kebijakan untuk tidak mengurangi tenaga PPPK yang telah ada.
Sebagai langkah strategis untuk mempertahankan keberlangsungan mereka, Pemkab Bangka akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita berupaya meningkatkan PAD agar tidak ada pengurangan tenaga PPPK," ujar Bupati Bangka Fery Insani kepada wartawan pada Senin (1/4/2026).
Upaya tersebut dilakukan di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), terutama dalam memenuhi belanja pegawai yang terus meningkat. Bupati Fery menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dan aturan ini akan berlaku mulai 2027.
"Tadi kita rapat menghitung postur kerangka besaran APBD cukup membiayai belanja pegawai, yaitu gaji, TPP, gaji PPPK, pembayaran outsourcing, honor kegiatan," katanya.
BACA JUGA:Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Tim Damkar PT Timah Hadir untuk Masyarakat
Meski demikian, saat ini belanja pegawai Pemda Bangka mencapai sekitar 41 persen, melebihi batas yang ditetapkan.
"Kita harus merealisasikan 11 persen tersebut, dirasionalisasikan, dikembalikan ke format yang benar.
Kita juga berharap dana bagi hasil timah dapat dikembalikan ke daerah," jelasnya.
Bupati Fery telah menyampaikan kepada pegawai PPPK saat apel pagi untuk tidak panik dan tetap fokus melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing.
BACA JUGA:Propam Polresta Pangkalpinang Sidak Penjagaan Mako, SPKT hingga Ruang Tahanan
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel Didit Srigusjaya menuturkan, pihaknya akan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penjelasan dan mengevaluasi penerapan aturan tersebut.
"Akan ada ribuan pengangguran di Bangka Belitung jika terjadi pengurangan pekerja PPPK," katanya.
BACA JUGA:Pelayanan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas di Basel, Berobat Cukup Pakai KTP