Oleh: Riswardi, S.Pd.
Kabag Kelebagaan Biro Organisasi Setda Babel 2011
--------------------------------------------------------------------
Tak dapat disangka lagi bahwa birokrasi pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa/kelurahan adalah perpanjangan kehadiran Negara sesuai tingkatannya. Briokrasi-birokrasi berjenjang inilah yang kemudian mengabdi untuk melayani 350-an juta rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Pangiang hingga Pulau Rote. Begitu vitalnya peran birokrasi di Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan negara dan bangsa kepada rakyatnya. Tak salah apabila disimpulkan di awal bahwa tanpa birokrasi mustahil Negara dan bangsa Indonesia yang besar iini akan terus eksis di tengah percaturan politik regional dan global.
Banyak sudah teori maupun penelitian yang mengungkapkan persoalan carut-marut birokrasi di tanah air. Umumnya menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural untuk mengatasi lambannya pelayanan, prosedur rumit, praktik korupsi/kolusi, serta struktur organisasi yang gemuk. Adapun tuntutan yang relevan saat ini antara lain: peningkatan akuntabilitas, penerapan meritokrasi, dan tranformasi digital. Hasil penelitian terkait birokrasi di Indonesia memperlihatkan beberapa poin-poin penting menyangkut patologi birokrasi, lemahnya pengawasan, reformasi birokrasi, budaya kerja, politisasi birokrasi, dan digitalisasi.
Beberapa konklusi permasalahan di atas apabila tidak direspons dan dibenahi tentu akan berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang ujungnya akan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
Khusus di Bangka Belitung, persoalan-persoalan terkait inefisiensi dan inefektivitas birokrasi masih sangat relevan dengan fakta bahwa saat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih harus bergelut berjuang untuk melepaskan diri dari persoalan pelemahan ekonomi lokal sebagai dampak multi dimensi yang terus terjadi. Penurunan daya beli masyarakat akibat kelesuan sektor pertambangan yang sempat melambat akibat persoalan hukum kasus korupsi timah serta penurunan anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Walaupun saat ini boleh dikata tampaknya tidak ada persoalan serius sebagai dampak persoalan birokrasi yang belum tuntas, jelaslah bahwa tanpa adanya manajemen penataan birokrasi, Gubernur, Bupati dan Walikota di Kepulauan Bangka Belitung akan dihadapkan pada berbagai persoalan, yakni pemborosan anggaran akibat pembiayaan organisasi yang cenderung gemuk strukturnya dan persoalan efektivitas pelayanan publik. Arah manajemen penataan organisasi sudah saatnya diubah agar mampu memformulasikan pencapaian visi dan misi Gubernur. Pengabaian terhadap upaya revitalisasi dan reorientasi jajaran birokrasi di Bangka Belitung tentu hanya akan melahirkan model pelayanan publik yang mubazir dan tidak tepat fungsi dan tepat sasaran.
Di sisi lain, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolok ukur indikator kemandirian ekonomi lokal dan indikator kesejahteraan masyarakat juga turut dipengaruhi pula oleh kinerja peningkatan PAD yang ditumpukan pada kinerja Bakuda dan kurang didukung oleh perangkat daerah lainnya yang semestinya dapat dimaksimalkan untuk terlibat aktif dalam upaya efisiensi anggaran dan upaya peningkatan PAD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun terkait reformasi birokrasi yang terus digenjot saat ini, tentu akan ikut mengalami perlambatan akibat belum hadirnya struktur birokrasi yang ideal.
BACA JUGA:Kunjungan Presiden Soekarno dan Pemimpin Republik ke Tempilang
BACA JUGA:Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Setda untuk Tata Kelola yang Lebih Efektif
Mimpi Birokrasi Ramping Kaya Fungsi
Di bagian awal sudah disampaikan bahwa salah satu persoalan birokrasi di tanah air saat ini adalah adanya birokrasi yang terlalu gemuk dan cenderung meng-copy paste struktur organisasi di level pusat. Paradigma ini tentu paradoks dengan dinamika di daerah bahwa ukuran ideal keberhasilan pembangunan bukanlah diukur dari banyaknya organisasi perangkat daerah yang dibentuk melainkan seberapa besar kontribusi perangkat daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta seberapa besar anggaran pembangunan di daerah yang dapat dihemat.
Dengan mengingat begitu urgennya manajemen penataan birokrasi di Bangka Belitung, wajah birokrasi yang diimpikan kita adalah birokrasi yang ADIL, yakni RAmping, Dinamis, EfektIf, dan BerkeLas. Birokrasi yang ramping adalah kebutuhan organisasi perangkat daerah di provinsi, kabupaten/kota yang memang dibentuk hanya untuk benar-benar mendukung implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah. Apabila visi dan isi kepala daerah lebih condong pada pengembangan SDM dan pertumbuhan ekonomi, maka OPD yang menjadi prioritas dibutuhkan adalah OPD yang berkaitan dengan persoalan SDM dan ekonomi. OPD yang kurang relevan dan mendukung, dapat digabungkan atau bila perlu dieliminasi. Selanjutnya, birokrasi yang ramping akan mampu beroperasi dengan dinamis dan efektif. Di akhir tujuannya adalah menuju birokrasi yang berkelas, yakni mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, dan berdaya saing regional, nasional, dan bahkan internasional.
Dalam praktik penataan birokrasi di jajaran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dapat diinisiasikan model PANGLIMA yang tentunya identik dengan kepemimpinan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat ini, yakni Bapak Dr. Hidayat Arsani, SE yang populer dipanggil PANGLIMA.