BABELPOS.ID, TOBOALI - Adanya pemotongan dana desa dari pusat hingga mencapai 66,3 persen dampaknya sangat terasa khususnya desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Basel)
Hal ini dikatakan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Basel Mukhlis Insan, dampak pemotongan ini sangat besar sekali, bahkan beberapa program desa juga berpengaruh.
BACA JUGA:Siap Diluncurkan 30 Januari, Ini Bocoran Spesifikasi Oppo A6t Series
"Dampaknya besar, pembangunan infrastruktur, ada posyandu juga bahkan, pengelolaan penghasilan perangkat desa juga ikut terdampak," ucapnya, Rabu (21/01).
Diungkapkan Muchlis Insan, dari pemotongan ini dana desa yang diterima satu desa hanya mencapai sekitar Rp. 373.456.000 sementara desa dengan alokasi terendah hanya menerima sekitar Rp. 260.893.000.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Perdagangan Emas Fisik Secara Digital di Bursa Berjangka Semakin Diminati Masyarakat
Di mana pada tahun 2025 dana desa paling tinggi diterima mencapai Rp. 1.489.723 dan paling rendah Rp. 721.019.000.
Pemangkasan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan pemerintah desa.
"Pengaruhnya besar sekali, termasuk alokasi penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga ikut terimbas.
Gaji perangkat desa bersumber dari alokasi dana desa (ADD), bukan dana desa," sebutnya.
"Di tahun 2026 ini pembangunan infrastruktur dengan skala menengah dipastikan tidak ada pembangunan," tambahnya.
BACA JUGA:Paman Bejat di Bangka Tengah, Ponakan 15 Tahun Diperkosa Berulang Kali
Disebutkannya juga, Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 Permendes ini menetapkan delapan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahun anggaran 2026.
Penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Penguatan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana tingkat desa.