"Selagi surat itu tidak sampai ke DPRD maka kami tidak perlu menanggapi.
Tapi, apabila itu suatu saat diajukan, tetap harus atas persetujuan DPRD Babel," ujarnya.
BACA JUGA:Gubernur Hidayat Arsani Siapkan Strategi Amankan Nataru di Babel
Ketua DPD PDIP Perjuangan Babel itu menekankan bahwa pinjaman sebesar itu berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia pun menyarankan solusi alternatif untuk menstabilkan keuangan daerah.
"Sebab kita sudah pernah mengalami hal semacam ini, ternyata mengganggu APBD kita.
Maka saya sarankan agar bagaimana kita pressure ke OPD-OPD terkait tersebut untuk menaikan PAD," tutup Didit, seraya berharap Kepala Dinas fokus membantu gubernur mencari cara menambah pendapatan daerah, bukan mengambil pinjaman.