Alasan Ini, DPRD Babel Terpaksa Tunda Paripurna Ranperda RZWP3K Batu Beriga

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menunda paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Menurut Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, hal ini dilakukan karena adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang menginginkan di beberapa wilayahnya yang menjadi IUP PT Timah untuk dijadikan zona tangkap nelayan.

Ini disampaikan Didit Srigusjaya usai menerima audiensi dengan masyarakat Batu Beriga dan masyarakat Bangka Selatan, Senin (9/11/2026).

BACA JUGA:Wali Kota Pangkalpinang: Mitigasi Dini Cegah Konflik Sosial Meluas

Namun ia menegaskan bahwa dalam persoalan ini, juga penting untuk menghormati aspirasi yang selama ini diperjuangkan masyarakat terkait permasalahan wilayah Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah.

Didit  memastikan bahwa pihak DPRD Bangka Belitung terlebih dahulu meminta izin dan mendengarkan masukan dari warga Batu Beriga sebelum mengambil langkah maupun keputusan resmi.

"Kami tetap minta izin ke masyarakat Batu Beriga dulu.

Karena seharusnya sudah mau diparipurnakan, tetapi seiring adanya aspirasi dan surat dari Bupati Bangka Selatan supaya masyarakat Bangka Selatan yang tinggal di pesisir khususnya nelayan dengan masyarakat Batu Beriga Bangka Tengah harus disatukan.

Dan Alhamdulillah masyarakat Beriga bisa sepakat," sebut Didit 

BACA JUGA:​Elvi Diana Pastikan DPRD Babel Selalu Dengar Aspirasi Masyarakat

Untuk langkah selanjutnya, Didit menjelaskan tahapan dan mekanisme kerja yang akan ditempuh oleh DPRD Bangka Belitung maka akan melaksanakan rapat Bapemperda dulu.

"Melalui hasil Bapemperda nanti, maka kita mengusulkan kepada DPRD untuk rapat di Badan Musyawarah dan selanjutnya akan ditentukan jadwal pembahasan," ungkapnya.

Didit juga meminta semua pihak untuk bersabar dan menghormati regulasi yang berlaku.

Ia menegaskan tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak tanpa melewati prosedur resmi.

Sumber: