Menurutnya, kolaborasi antara Kanwil Kemenkum, pemerintah kabupaten, dan desa merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan berdaya guna.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Rapat Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 Secara Virtual
“Kanwil Kemenkum Babel selalu siap mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan dokumen hukum.
Mewujudkan kepastian hukum bukan hanya tugas pusat, tetapi kerja bersama hingga tingkat desa,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dan dalam:
• menyusun produk hukum yang berkualitas,
• mengelola dokumen hukum secara terpadu melalui JDIH,
• serta memastikan seluruh proses pembentukan regulasi sesuai dengan standar perundang-undangan.
Dengan peningkatan kualitas dokumen hukum dari desa hingga kabupaten, Belitung Timur diharapkan semakin siap mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.