Oleh karena itu, eksekutif daerah harus memiliki tim yang mampu menganalisis kebutuhan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tanpa analisis yang matang, ada risiko belanja yang tidak efektif atau bahkan pemborosan anggaran yang justru merugikan daerah dalam jangka panjang.
Selain itu, nilai-nilai budaya organisasi dari sektor swasta, seperti profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi, perlu diadopsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Pola pikir bahwa penyerapan anggaran yang tinggi berarti kinerja maksimal harus mulai ditinggalkan.
Kasus-kasus korupsi yang marak di daerah sering kali terjadi justru karena adanya tekanan untuk menghabiskan anggaran tanpa pertimbangan efisiensi. Kinerja pemerintahan daerah tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa efektif anggaran tersebut dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan, di mana penggunaan dana yang optimal akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi tanpa harus membebani keuangan daerah.
Dengan menerapkan komunikasi yang baik, transparan dalam penyusunan anggaran, analisis kebutuhan yang matang, serta budaya kerja yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi anggarannya dengan lebih baik.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.