BABELPOS.ID, SORONG — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Hikuk Helawang Dicatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Selatan
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar target administratif, tetapi langkah konkret untuk membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Widodo pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya, di Sorong (11/07/25).
Widodo memaparkan, per-11 Juli 2025, capaian pengesahan koperasi di Papua Barat Daya baru mencapai 42% dari total desa dan kelurahan.
Padahal, target saat peluncuran adalah 100% koperasi telah disahkan secara hukum.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkal Pinang
Namun, Widodo mengakui masih ada tantangan besar, seperti akses geografis sulit dan keterbatasan notaris, terutama di daerah seperti Kaimana.
Ia mengusulkan solusi berupa posko notaris sementara, dukungan logistik Satgas daerah, serta penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink.
Untuk memastikan percepatan tersebut, Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkal Pinang
Selain itu, para notaris pusat, wilayah, dan daerah juga telah turun langsung dan berkoordinasi aktif dengan posko percepatan KDMP/KKMP di berbagai titik.
Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah, menyelesaikan kendala administratif, serta mempercepat proses legalisasi koperasi di daerah.
“Kami optimis, dengan kerja sama semua pihak, Papua Barat Daya bisa jadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di Indonesia Timur,” tuturnya.
BACA JUGA:Plt Kakanwil Kemenkum Babel Audiensi ke Bupati Bangka Tengah, ini yang dibahas