BACA JUGA:KEMUNAFIKAN DAN WAJAH GANDA DALAM POLITIK
3. Dimana Moralitas Korporasi dan Negara?
Apakah MSP peduli bahwa mereka telah merampas masa depan ekologis dan ekonomi Bangka Belitung? Apakah negara sadar bahwa mereka sedang membiarkan pola kolonialisme internal yang menciptakan ketimpangan pembangunan antar daerah?
Padahal, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya kemakmuran korporasi atau daerah lain.
Ini Bukan Anti-Investasi, Ini Tuntutan Keadilan!
Kami di Bangka Belitung bukan anti investasi. Kami hanya menuntut keadilan ekologis dan ekonomi. Kami menuntut agar:
Smelter dan industri pengolahan dibangun di tanah kami sendiri.
MSP menjalankan kewajiban reklamasi secara nyata, bukan sekadar formalitas laporan.
Negara meninjau ulang izin perusahaan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi daerah
Jika tidak, maka benar kata para ilmuwan lingkungan:
Bangka Belitung akan menjadi wilayah mati yang hanya diwarisi lubang tambang dan konflik sosial-ekologis tanpa ujung.
Catatan!
Ini bukan sekadar opini emosional. Ini adalah teguran keras berbasis ilmu dan moral. Bangka Belitung bukan tanah tanpa harga diri. Kami berhak mendapatkan masa depan yang berdaulat, sejahtera, dan lestari.
MSP, ingatlah: Kami bukan hanya tanah untuk ditambang. Kami adalah manusia yang ingin hidup layak di tanah sendiri.
BACA JUGA:Ada Apa dengan Bawaslu Bangka?
BACA JUGA:MENJERNIHKAN KALDU TIMAH BANGKA BELITUNG