BABELPOS.ID, JAKARTA— Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja birokrasi melalui langkah strategis restrukturisasi perangkat daerah.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, didampingi Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Ellyana, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudkepora) Kep. Babel melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Rabu (30/4).
BACA JUGA:Dua Warga Negara Pakistan Terjaring Imigrasi Pangkalpinang, Sempat Galang Dana Kemanusiaan di Air Itam
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Yunnan Henddy Al Farizy, Analis SDM Aparatur di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung H Lantai 14 Kemendagri itu, rombongan Pemprov Babel memaparkan rencana restrukturisasi perangkat daerah sebagai langkah penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:Kolaborasi BBPSDMP Medan dan Diskominfo Basel Latih Ratusan Talenta Digital
Menurut Wakil Gubernur Hellyana, restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan struktur kelembagaan yang lebih ramping, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pemisahan atau penggabungan perangkat daerah yang akan dilakukan benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan dan kinerja, serta sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Hellyana.
BACA JUGA:Gubernur Hidayat Minta Kendaraan Plat Luar Babel Segera Mutasi, Ini Alasannya
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa restrukturisasi tidak sekadar menyentuh struktur, tetapi juga menyangkut perbaikan fungsi kelembagaan, efisiensi anggaran, penataan sumber daya manusia, serta penguatan akuntabilitas dan outcome kinerja.
Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Hellyana dalam forum konsultatif bersama Kemendagri itu.
BACA JUGA:Dua Warga Negara Pakistan Terjaring Imigrasi Pangkalpinang, Sempat Galang Dana Kemanusiaan di Air Itam
“Kami telah memulai langkah awal untuk melakukan restrukturisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, sekaligus untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Hal ini juga kami dorong karena memang kita perlu melakukan efisiensi, dan supaya ke depan perangkat daerah bisa lebih fokus, terutama pada dinas-dinas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.” ujar Wagub.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Ellyana menyampaikan bahwa Biro Organisasi telah melakukan kajian awal terhadap perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban kerja, relevansi fungsi, serta tantangan pembangunan ke depan.
BACA JUGA:Danrem 045/Gaya Bersama Forkopimda Babel Survey Alur Pelayaran Pelabuhan Pangkalbalam
“Kami telah mengidentifikasi perangkat daerah yang berpotensi untuk digabungkan ataupun dipisahkan, dan sekarang kami ingin memastikan bahwa rancangan ini telah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diatur dalam regulasi nasional,” jelas Ellyana.
Dalam kesempatan tersebut, Yunnan Hendy Al Farizy memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan proaktif yang diambil Pemprov Babel dalam melakukan koordinasi sebelum menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
BACA JUGA:Pemprov Babel Upayakan Pemulangan 68 Korban TPPO Asal Babel
“Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Pemprov Babel memiliki semangat reformasi birokrasi yang kuat.