Kita berharap sektor pertambangan dilaksankan sesuai aturan dan dapat menyejahatrakan masyarakat Babel. Kami juga berharap ini dapat melibatkan masyarakat agar bisa memberikan dampak ekonomi dan juga tanggung jawab lingkungan pasca tambang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik,” ucapnya.
BACA JUGA:Data Lengkap Transfer Pemain Liga Spanyol, Hanya 41 Pemain
Pengamat Hukum dan Tata Kelola Pertambangan Timah Dr. Firdaus Dewilmar, SH, M.Hum , CGCAE menyebutkan upaya perbaikan tata kelola yang dilaksanakan PT Timah Tbk sudah mulai dilakukan secara serius dan komprehensif dengan cara meminta pendampingan ke Jam Datun Kejaksaan RI.
BACA JUGA:Kemenkumham RI Bangun Lapas IIA di Desa Bikang, Lahan Hibah Desa
“Perbaikan tata kelola sudah diawali dan dimulai dengan jajaran Direksi PT Timah Tbk dan MIND ID membangun strategi komunikasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga terkait dengan cara menggelar berbagai Konsultasi dan FGD terkait perbaikan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan Ahli/Pakar,” katanya.
BACA JUGA:Keputusan MK Sudah Final, Kamarudin-Khairil Ajak Bersatu Bangun Beltim
Menurutnya, PT Timah kedepan harus mendudukkan masyarakat/kelompok di lingkungan IUP tambangnya sebagai mitra strategis perusahaan dalam memberikan lapangan pekerjaan.
Program kemitraan dengan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif sebagai penambang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Babel.
BACA JUGA:PT Timah Gandeng Pemerintah Desa Air Limau Sulap Lahan Bekas Tambang Jadi Kawasan Perkebunan
“Untuk jangka pendek perbaikan tata kelola terkait kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk kelompok baik di darat dan dipinggir pantai harus segera diwujudkan khususnya di dalam IUP PT Timah.
Hal ini sekaligus untuk mengatasi gejolak masyarakat dan sekaligus merespons atas telah diterbitkanya WPR oleh Kementirian ESDM,” ucapnya.
BACA JUGA:Kemenkumham RI Bangun Lapas IIA di Desa Bikang, Lahan Hibah Desa
Selain itu, menurutnya, perbaikan tata kelola PT Timah harus dalam kerangka besar reformasi dan transformasi struktur kelembagaan.
Hal ini selaras dengan upaya PT Timah untuk meningkatkan kinerja dan indekssasi keinginan bisnis perusahaan untuk menjadi perusahaan pertambangan timah yang terkemuka dan berkelas dunia serta sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Kabinet Merah Putih
BACA JUGA:Hasil Ops Antik, Pelaku Narkoba Didominasi Buruh dan Swasta
Berbagai langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan mencakup penyempurnaan ; kebijakan, perbaikan struktur organisasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.