Sukses Buat Kepesertaan JKN Pangkalpinang Diatas 95 Persen, Pemkot Dapat Penghargaan

Kamis 08-08-2024,20:58 WIB
Reporter : Abote
Editor : Govin

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kamis (08/08/2024).

Penghargaan ini atas jerih payah Pemerintah Kota bersama pihak terkait untuk menyukseskan kepesertaan JKN Kota Pangkalpinang diatas 95 persen. Hadir langsung Wakil Presiden(Wapres) Republik Indonesia, KH. Maruf Amin dalam pemberian penghargaan ini. 

BACA JUGA:Menkumham Resmikan POLTEKPIN, Efisiensi Tata Kelola Pendidikan Kemenkumham

Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Masagus Hakim menerima langsung penghargaan ini.

Dia menyebut UHC sendiri merupakan konsep pembangunan kesehatan global. 

"Ini wujud upaya dan kerja keras kita terhadap pembangunan kesehatan global. Kita memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial," ungkapnya.

BACA JUGA:Curi HP di 6 TKP, Yusril Residivis Narkoba Sekaligus DPO Curat Ditangkap Buser Naga

Pria kelahiran 28 Agustus ini juga menjelaskan UHC berhasil diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pencapaian ini juga merupakan peran dan sinergi serta kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah.

BACA JUGA:Pentingnya Perbaiki Bacaan Al Qur'an,SMP Muhammadiyah Koba Gelar Pelatihan Tahsin dan Metode Hafalan Al Qur'an

"Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pada tahun 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi," ujar Hakim.

BACA JUGA:Pemda se-Bangka Belitung Terima Penghargaan UHC Award 2024

Dalam penghargaan ini, Wapres menyampaikan pentingnya peran para pemangku kepentingan.

Utamanya dalam perluasan jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi manfaat JKN-KIS, terutama tinggal di daerah terpencil.

“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” ucap Wapres.

Kategori :