Seperti halnya media sosial. Platform ini telah menjadi sarana yang kuat untuk menyebarkan pesan politik, mengorganisir kampanye, dan memobilisasi massa. Dengan menggunakan media sosial, para politisi dapat langsung berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan agenda politik mereka, dan memperoleh dukungan. Bahkan, dalam Pemilihan Presiden 2024, para calon memanfaatkan fitur “live” pada platform TikTok, Facebook, dan YouTube untuk berinteraksi dengan publik, terutama untuk menggaet simpati Generasi Z.
Dampak Transformasi Politik Digital
BACA JUGA:Pulang Ibadah Haji, Pj Gubernur Safrizal ZA Silaturahmi dan Gelar Doa Syukur
Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses politik dan demokrasi. Salah satu dampak positif dari transformasi politik digital adalah peningkatan partisipasi pemilih. Platform online memungkinkan pemilih untuk dengan mudah mengakses informasi tentang calon dan masalah politik, serta memberikan suara mereka pada pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, dan membuat politik menjadi lebih representatif.
BACA JUGA:Libur Sekolah, Bang Ayi Gelar Khitanan Massal Gratis
Namun, dalam beberapa hal, ini juga memunculkan beberapa perhatian. Salah satu perhatian utama terkait transformasi politik digital adalah tantangan keamanan, dan privasi. Dalam era digital data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, dan dieksploitasi, sehingga penting untuk menjaga privasi dan melindungi data pengguna. Selain itu, keberadaan berita palsu dan informasi yang salah dapat mempengaruhi proses politik, dan mengancam integritas demokrasi. Maka, diperlukan adanya penegasan etika yang mengedepankan prinsip dasar seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat sebagai landasan yang harus dipegang teguh oleh semua pemimpin politik.
Pancasila sebagai Dasar Etika Digital Politik
Roffi Hasibuan, dalam artikelnya menyebutkan, Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru, sekaligus menghadirkan tantangan yang rumit. Dalam situasi ini, Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bisa menjadi pedoman etika politik yang relevan, dan sebuah prinsip yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Prinsip pertama, yaitu mengingatkan kita bahwa politik harus tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendorong keadilan dan peradaban. Dalam konteks politik, ini berarti memperlakukan setiap individu dengan adil, serta menghindari manipulasi data, atau penggunaan teknologi untuk tujuan tidak etis, seperti pencurian identitas atau penyebaran kebencian. Sedangkan prinsip persatuan dalam Pancasila mengajarkan kita untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperkuat solidaritas nasional, mempromosikan dialog antar kelompok, dan memperkuat semangat kebhinekaan.
BACA JUGA:Kolaborasi Honda Babel dengan Satlantas Polres Belitung Disambut Antusias Karyawan NN Group
Setiap Informasi dan teknologi dalam prinsip keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", harus dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi partisipatif, mendukung transparansi, dan memastikan suara rakyat didengar, dan dipertimbangkan dengan baik. Terakhir, Rofii menerjemahkan Pancasila menjadi dasar etika digital politik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan memperluas akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Para aktor politik harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, dan mengintegrasikan metode konvensional dan digital secara cerdas. Jika berhasil, akan memiliki keunggulan dalam berkomunikasi dengan pemilih, dan memenangkan dukungan dalam politik Indonesia yang terus berkembang. Kombinasi keduanya, yang kemudian dijalani dengan kultur etika yang baik, adalah resep yang kuat untuk meraih sukses di ranah politik masa depan.