BACA JUGA:Menteri ATR: Badan Khusus Air Penting Dalam Integrasikan Manajemen Air
BACA JUGA:Strategi Mencapai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
"Mitoni" dan gizi seimbang
Tradisi "mitoni" telah lama mengakar dalam kehidupan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Pulau Jawa pada umumnya.
"Mitoni" berasal dari kata dalam Bahasa Jawa pitu yang berarti tujuh, mengingat upacara adat Jawa itu digelar kala bayi dalam kandungan menginjak usia tujuh bulan yang menjadi momen fisik bayi terbentuk sempurna.
Melalui upacara ritual daur hidup manusia itu, bayi didoakan agar selalu selamat dalam kandungan sehingga kelak bisa lahir secara normal. Adapun sang ibu dapat melahirkan dengan selamat dan sehat.
Agar bayi sehat dan lahir selamat, tradisi "mitoni" mengajarkan bahwa selain didoakan, sang ibu wajib mendapat asupan gizi seimbang yang disimbolkan melalui aneka sesaji.
Nasi tumpeng yang terdiri atas nasi lengkap dengan lauk telur ayam, ikan, serta aneka sayuran telah mewakili pemenuhan protein serta karbohidrat.
Demikian pula, sesaji lain berupa ubi-ubian serta rujak yang terbuat dari aneka buah mengingatkan betapa pentingnya pemenuhan serat dan vitamin bagi ibu hamil.
BACA JUGA:Upaya Pemanfaatan Untuk Capai Target Pengurangan Sampah Tanah Air
BACA JUGA:Bangka Tengah kembangkan ekonomi kreatif berbasis desa
Terlepas dari aspek sakralnya, sesaji itu dapat dibaca sebagai simbol dari nutrisi, kesehatan mental, dan fisik yang harus dipenuhi untuk mencegah stunting.
Lebih dari soal gizi, Penjabat Ketua TP PKK Kota Yogyakarta Atik Wulandari menilai rangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam ritual itu turut membantu ibu hamil menyiapkan mental dalam menghadapi masa persalinan.
"Mitoni" juga memberikan penyadaran bagi masyarakat, khususnya keluarga, bahwa ibu hamil perlu mendapat perhatian khusus, dijaga, dan dilindungi hingga ibu dan bayi selamat saat persalinan.
Tekan stunting
Angka stunting di DIY pada 2023 masih tercatat 16,4 persen sehingga target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 tidak hanya memerlukan kebijakan Pemerintah yang tepat, tetapi juga partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk melalui tradisi.