"Termasuk melakukan verifikasi ulang terhadap CPCL plasma pada perusahaan perkebunan kelapa sawit pada saat perpanjangan HGU dan dalam mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO dan PUP," jelasnya.
Terkait perizinan, DPRD Babel merekomendasikan DPKP Babel untuk melakukan pengecekan ulang terhadap IUP seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit secara periodik, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan terkait tata kelola kelapa sawit baik kepatuhan terhadap harga pembelian TBS kelapa sawit maupun pemenuhan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat perizinan perkebunan kelapa sawit.
"Pemprov Babel dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lerusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dengan melakukan MoU," terang Aksan.(*)
BACA JUGA:Angin Segar Bagi Petani Sawit, Harga TBS Merangkak Naik
BACA JUGA:Juni Bursa Sawit Meluncur, Harga Tak Diatur Malaysia Lagi